UIN Siber Cirebon (Kemenag) — Dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi momentum penting untuk melihat sejauh mana agenda pembangunan nasional menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat. Dalam konteks ini, capaian Kementerian Agama (Kemenag) melalui berbagai program pendidikan, kesejahteraan guru, pemenuhan gizi, pemberdayaan ekonomi umat, dan penguatan kerukunan menjadi bagian penting dari pelaksanaan Asta Cita.
Bagi saya, keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari banyaknya program yang diluncurkan atau besarnya anggaran yang diserap. Ukuran yang lebih mendasar adalah seberapa jauh masyarakat merasakan manfaatnya, terutama kelompok yang membutuhkan akses pendidikan, pelayanan keagamaan, perlindungan sosial, dan kesempatan untuk meningkatkan kesejahteraan.
Menteri Agama Nasaruddin Umar menegaskan bahwa berbagai program Kemenag merupakan kontribusi terhadap Asta Cita ke-3, ke-4, ke-7, dan ke-8. Orientasinya jelas: menghadirkan negara agar semakin dekat dengan kebutuhan masyarakat. Prinsip ini perlu terus menjadi pijakan dalam penyelenggaraan pelayanan publik, termasuk layanan pendidikan tinggi keagamaan.
Pendidikan sebagai Jalan Mobilitas Sosial
Salah satu capaian penting terlihat pada sektor pendidikan. Program Indonesia Pintar menjangkau lebih dari 5,2 juta siswa madrasah dan satuan pendidikan keagamaan, sedangkan KIP Kuliah mendukung lebih dari 289 ribu mahasiswa pendidikan tinggi keagamaan. Dukungan beasiswa juga membuka kesempatan bagi ribuan penerima untuk melanjutkan pendidikan.
Angka-angka tersebut menggambarkan bahwa pendidikan merupakan instrumen penting untuk memperluas kesempatan dan memutus rantai kemiskinan. Anak-anak dari keluarga dengan keterbatasan ekonomi harus tetap memiliki peluang untuk belajar, berkembang, dan meraih masa depan yang lebih baik.
Namun, perluasan akses harus berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas. Bantuan pendidikan perlu disertai pembelajaran bermutu, pendampingan akademik, penguatan karakter, dan kompetensi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat serta dunia kerja.
Sebagai perguruan tinggi yang mengembangkan pendidikan berbasis siber, UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon memandang transformasi digital sebagai peluang memperluas akses belajar. Teknologi dapat membantu menjangkau masyarakat yang memiliki keterbatasan jarak dan waktu. Tantangannya adalah memastikan layanan digital tetap inklusif, berkualitas, dan memberikan pengalaman belajar yang bermakna.
Guru Sejahtera, Generasi Lebih Berdaya
Dukungan terhadap kesejahteraan guru juga menjadi perhatian penting. Jutaan guru madrasah dan guru pendidikan agama tercatat menerima tunjangan profesi pada 2025 dan 2026. Kebijakan ini perlu dilihat sebagai investasi terhadap kualitas sumber daya manusia.
Guru bukan sekadar pelaksana pembelajaran, melainkan pembimbing yang ikut membentuk pengetahuan, karakter, dan integritas generasi muda. Karena itu, peningkatan kesejahteraan idealnya berjalan bersama pengembangan kompetensi, pemerataan distribusi guru, dan penguatan lingkungan belajar.
Hal serupa berlaku bagi program Makan Bergizi Gratis dan Cek Kesehatan Gratis yang menjangkau jutaan siswa dan santri. Pemenuhan gizi dan kesehatan merupakan fondasi penting agar anak-anak dapat belajar dengan baik. Pelaksanaannya harus didukung pendataan yang akurat, distribusi tepat sasaran, kualitas makanan, dan pengawasan yang berkelanjutan.
Pesantren juga berpotensi menjadi bagian dari ekosistem pemberdayaan. Selain mendukung kesehatan santri, keterlibatan pesantren dan masyarakat sekitar dapat membuka peluang ekonomi lokal jika dikelola secara transparan dan bertanggung jawab.
Ekonomi Umat dan Kerukunan sebagai Modal Bangsa
Di bidang pemberdayaan ekonomi, pengelolaan zakat, infak, sedekah, wakaf, dan dana sosial keagamaan lainnya menunjukkan besarnya potensi solidaritas umat. Potensi ini harus diarahkan tidak hanya untuk membantu kebutuhan sesaat, tetapi juga untuk membangun kemandirian melalui beasiswa, pelatihan, usaha produktif, dan pendampingan ekonomi.
Prinsip utamanya adalah akuntabilitas. Masyarakat perlu mengetahui bagaimana dana dikelola, siapa yang menerima manfaat, serta perubahan apa yang dihasilkan. Kepercayaan publik tumbuh ketika pengelolaan dana umat dilakukan secara terbuka dan dampaknya dapat dipertanggungjawabkan.
Pada saat yang sama, peningkatan Indeks Kerukunan Umat Beragama dari 76,47 pada 2024 menjadi 77,89 pada 2025 merupakan perkembangan positif. Meski demikian, kerukunan tidak boleh berhenti sebagai angka indeks. Ia harus hadir dalam kehidupan sehari-hari melalui penghormatan terhadap perbedaan, pencegahan diskriminasi, dialog yang sehat, dan kerja sama lintas agama.
Agama semestinya menjadi sumber nilai yang memperkuat persatuan, membangun integritas, mendorong kepedulian sosial, dan menumbuhkan budaya antikorupsi. Di tengah keberagaman Indonesia, nilai-nilai keagamaan perlu diwujudkan sebagai energi untuk merawat kemanusiaan dan kebangsaan.
Transparansi dan Kolaborasi Menentukan Keberlanjutan
Pemaparan capaian dua tahun Asta Cita juga mengingatkan kita pada pentingnya keterbukaan informasi publik. Pemerintah perlu menyampaikan hasil kerja secara jelas, sementara media dan masyarakat memiliki peran untuk mengawasi, memberi masukan, dan menyampaikan persoalan yang belum terselesaikan.
Transparansi bukan sekadar menyampaikan angka keberhasilan. Transparansi juga berarti membuka ruang evaluasi, mengakui tantangan, dan memperbaiki layanan berdasarkan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, komunikasi publik menjadi jembatan antara kebijakan dan pengalaman nyata warga.
Saya mengajak perguruan tinggi, lembaga keagamaan, pesantren, dunia usaha, media, komunitas, dan masyarakat untuk mengambil bagian dalam mengawal keberlanjutan program-program tersebut. Perguruan tinggi, khususnya, dapat berkontribusi melalui riset, inovasi, pendidikan, pengabdian kepada masyarakat, dan evaluasi berbasis data agar kebijakan semakin tepat sasaran.
Dua tahun Asta Cita seharusnya menjadi momentum untuk memperkuat kerja bersama. Capaian yang telah diraih patut diapresiasi, tetapi pekerjaan belum selesai. Keberhasilan sesungguhnya adalah ketika anak-anak memperoleh pendidikan yang layak, guru mendapatkan dukungan yang memadai, santri tumbuh sehat, keluarga semakin berdaya, dan masyarakat hidup rukun dalam keberagaman.
Kinerja pemerintah pada akhirnya harus hadir dalam kehidupan masyarakat, bukan hanya tercatat dalam laporan. Ketika pelayanan semakin mudah dijangkau, kesempatan semakin terbuka, dan manfaat pembangunan dirasakan secara adil, di situlah kehadiran negara memperoleh makna yang sesungguhnya.
Oleh: Prof. Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag.
