UIN Siber Cirebon — Universitas Islam Negeri (UIN) Siber Syekh Nurjati Cirebon terus memperkuat komitmennya dalam mewujudkan tata kelola informasi publik yang transparan, akuntabel, dan responsif. Hal ini diwujudkan melalui Rapat Koordinasi dan Review Website Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang digelar pada Kamis, 5 Februari 2026, bertempat di Ruang Rapat Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi (Pustikom).
Rapat strategis ini dipimpin langsung oleh Kepala Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, dan Umum (AKU) UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, Dr. H. Susari, M.A., selaku Ketua PPID Utama, bersama Riyanto, S.T., M.Kom., Kepala Pustikom UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon. Turut hadir Koordinator PPID Pelaksana Universitas, Mohamad Arifin, yang juga Pranata Humas Ahli Muda, beserta seluruh tim PPID dan tim teknis Pustikom.
Dalam arahannya, Dr. H. Susari menegaskan urgensi pelaksanaan rapat koordinasi dan review website PPID, khususnya menjelang pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bimtek) PPID Tahun 2026 yang akan digelar dalam waktu dekat. Ia menekankan pentingnya penguatan sistem, kelengkapan data, serta konsistensi pelayanan informasi publik yang prima.
“PPID harus menjadi pusat satu data (single data center) UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon. Semua unit kerja harus bersinergi, terintegrasi, dan optimis bahwa target Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (KIP) tahun 2026 dapat meraih nilai maksimal, sehingga UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon benar-benar tampil sebagai kampus informatif,” tegasnya.
Sementara itu, Riyanto, S.T., M.Kom. memaparkan secara detail dan komprehensif terkait pengembangan website PPID, mulai dari kelengkapan fitur layanan informasi, sistem permohonan informasi daring, dashboard monitoring, hingga layanan ramah difabel yang telah dikembangkan oleh Pustikom.
Ia menegaskan bahwa penguatan website PPID bukan hanya aspek teknis semata, melainkan bagian dari transformasi digital layanan publik kampus yang berorientasi pada kemudahan akses, inklusivitas, serta kecepatan pelayanan.
Di sisi lain, Mohamad Arifin menekankan bahwa optimalisasi PPID merupakan tanggung jawab kolektif seluruh unit kerja di lingkungan UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.
“Pengelolaan PPID tidak bisa berjalan sendiri. Ini adalah kerja tim dan kewajiban bersama seluruh unit kerja, agar keterbukaan informasi publik benar-benar terwujud secara utuh, sistematis, dan berkelanjutan,” ujarnya.
Dalam rapat tersebut, Kepala Biro AKU juga membedah satu per satu fitur website PPID, sekaligus mengarahkan penguatan integrasi sistem dengan aplikasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) milik PKBH serta aplikasi Srikandi yang dikelola oleh Jabatan Fungsional Arsiparis. Integrasi ini diharapkan mampu membangun ekosistem data dan informasi yang terpusat, akurat, dan mudah diakses publik.
Diskusi interaktif yang berlangsung dinamis mewarnai jalannya rapat. Berbagai masukan konstruktif, saran teknis, serta strategi penguatan kelembagaan PPID menjadi fokus pembahasan, demi menyempurnakan layanan informasi publik UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon ke arah yang lebih profesional, modern, dan berstandar nasional.
Melalui rapat koordinasi ini, UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon semakin memantapkan langkahnya sebagai Cyber Islamic University yang unggul dalam tata kelola informasi publik, transparansi layanan, serta penguatan kepercayaan masyarakat.
