UIN Siber Cirebon – Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Agama RI melakukan reviu tunjangan tugas belajar, tunggakan tunjangan tugas belajar, serta evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon. Kegiatan yang berlangsung pada Senin (9/11/2026) ini bertujuan memastikan pengelolaan anggaran berjalan sesuai ketentuan sekaligus mendorong peningkatan akuntabilitas kinerja dan kualitas sumber daya manusia (SDM).
Inspektur I Inspektorat Jenderal Kementerian Agama, Ahmadun, menegaskan bahwa Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) memiliki peran strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Peran tersebut tidak hanya melalui pemeriksaan, tetapi juga konsultasi, reviu, evaluasi, dan pemantauan.
“APIP harus mampu memberikan nilai tambah bagi organisasi. Pengawasan tidak berhenti pada identifikasi permasalahan, tetapi juga memberikan masukan agar kebijakan dan penggunaan anggaran menghasilkan manfaat bagi institusi dan masyarakat,” ujar Ahmadun.
Menurutnya, pengawasan perlu memastikan program berjalan efektif, efisien, dan sesuai ketentuan. Hasilnya diharapkan menjadi dasar bagi pimpinan dalam mengambil keputusan serta memperbaiki tata kelola organisasi.
Ketua Tim Reviu, Lily Handajani, menjelaskan bahwa pemeriksaan dilakukan secara sistematis dengan memperhatikan kelengkapan administrasi, kesesuaian perencanaan, penggunaan anggaran, hingga hasil pelaksanaan program.
Dalam reviu tunjangan tugas belajar, aspek peningkatan kompetensi pegawai juga menjadi perhatian. Dengan demikian, anggaran yang dialokasikan untuk pendidikan dan pengembangan SDM dapat memberikan manfaat bagi individu maupun kemajuan institusi.
Sementara itu, Rektor UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, Prof. Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag., memaparkan keterkaitan arah kebijakan pemerintah melalui Asta Cita dan Asta Protas dengan program Direktorat Jenderal Pendidikan Islam serta kebijakan strategis universitas.
Rektor juga menekankan pentingnya mengukur capaian kinerja secara menyeluruh, mulai dari input, proses, output, hingga outcome. Artinya, keberhasilan program tidak cukup dilihat dari kegiatan yang terlaksana atau anggaran yang terserap, tetapi juga dari hasil dan dampak yang dihasilkan.
Ahmadun kembali mengingatkan pentingnya tanggung jawab dalam penggunaan keuangan negara.
“Setiap rupiah anggaran negara harus dapat dipertanggungjawabkan dan memberikan manfaat. Karena itu, reviu perlu melihat kesesuaian antara perencanaan, penggunaan anggaran, dan hasil yang diperoleh, termasuk kontribusinya terhadap peningkatan kompetensi pegawai,” jelasnya.
Melalui kegiatan ini, UIN Siber Cirebon diharapkan dapat memperkuat kualitas pengelolaan anggaran, meningkatkan nilai akuntabilitas kinerja, serta memastikan program pengembangan SDM berjalan tepat sasaran.
Pengawasan bukan sekadar memastikan kepatuhan administrasi, melainkan juga mendorong agar setiap program dan anggaran memberikan hasil nyata. Dengan tata kelola yang semakin baik, UIN Siber Cirebon terus berupaya membangun perguruan tinggi yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan mutu layanan pendidikan.
