UIN Siber Cirebon (Jakarta, Kemenag) — Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan (AKU) UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, Dr. H. Susari, M.A., bersama Pranata Humas Ahli Muda Mohamad Arifin, mengikuti rapat rutin Kementerian Agama Republik Indonesia yang dipimpin langsung oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar, Selasa (10/2/2026), di Kantor Kementerian Agama, Jakarta. Kegiatan ini dilaksanakan secara hybrid, dengan peserta hadir baik secara langsung di Kantor Kementerian Agama, Jakarta, maupun melalui platform daring dari masing-masing satuan kerja.
Rapat tersebut membahas penguatan peran kehumasan di lingkungan Kementerian Agama, baik di tingkat pusat maupun daerah, dalam menghadapi dinamika informasi publik yang semakin cepat dan kompleks. Menteri Agama menegaskan bahwa humas tidak lagi cukup berperan sebagai penyampai informasi kegiatan semata, melainkan harus menjadi pengelola isu dan penjaga kepercayaan publik.
“Kita tidak bisa lagi bekerja reaktif. Humas harus proaktif, solid sebagai satu korps, dan hadir lebih cepat dari isu,” tegas Menag dalam arahannya.
Menag juga menyoroti luasnya struktur Kementerian Agama yang menjangkau hingga ke daerah, mulai dari kantor wilayah, kantor kabupaten/kota, KUA, hingga satuan pendidikan keagamaan. Menurutnya, cakupan besar tersebut merupakan kekuatan strategis apabila diimbangi dengan koordinasi dan komunikasi yang solid.
“Aktivitas kita sangat banyak, tetapi yang sampai ke publik sering kali hanya sebagian kecil. Ini bukan karena tidak bekerja, tetapi karena belum terkelola dengan baik secara komunikasi,” ujarnya.
Dalam konteks tersebut, keikutsertaan perwakilan UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi pusat dan daerah. Menag mendorong humas di daerah agar aktif menyampaikan informasi dan capaian institusi ke pusat, sekaligus meminta humas pusat untuk lebih responsif mengangkat praktik-praktik baik dari daerah.
Selain itu, Menag mengingatkan pentingnya kecepatan dan ketepatan dalam merespons isu-isu sensitif, khususnya yang berkaitan dengan layanan keagamaan dan isu keumatan. Keterlambatan klarifikasi dinilai dapat membuka ruang bagi berkembangnya narasi negatif di tengah masyarakat.
“Kalau ada isu, jangan dibiarkan. Klarifikasi harus cepat, terukur, dan bertanggung jawab. Jangan sampai publik lebih dulu percaya pada informasi yang keliru,” tegasnya.
Menag juga menekankan perlunya pendekatan komunikasi yang lebih membumi, humanis, dan mudah dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk generasi muda. Di samping itu, ia menegaskan bahwa media merupakan mitra strategis pemerintah yang harus dibangun melalui hubungan yang sehat, berbasis data, fakta, dan keterbukaan informasi.
“Suara Kementerian Agama harus hadir menyejukkan ruang publik. Bukan untuk membanggakan institusi, tetapi untuk menjaga kepercayaan dan merawat harmoni di tengah masyarakat,” pungkas Menag.
Melalui keikutsertaan dalam kegiatan ini, UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat fungsi kehumasan yang profesional, responsif, dan adaptif, sejalan dengan arah kebijakan Kementerian Agama dalam membangun komunikasi publik yang kredibel dan berkelanjutan.
