UIN Siber Cirebon (Jakarta) – Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum (PKBH) UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon memperkuat kompetensi sumber daya manusia di bidang hukum ekonomi syariah melalui keikutsertaan empat delegasi dalam Pelatihan Dasar Muamalah Maliyah dan Fatwa Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Angkatan 29. Kegiatan yang diikuti 39 peserta tersebut berlangsung pada 1–8 November 2026 melalui pembelajaran daring dan tatap muka di Aula Buya Hamka, Gedung MUI Pusat, Jakarta.
Keikutsertaan delegasi ini menjadi bagian dari upaya PKBH dalam mengembangkan kapasitas akademik, analisis hukum, serta praktik konsultasi dan pendampingan masyarakat. Pemahaman mengenai muamalah maliyah dan fatwa DSN-MUI diharapkan dapat memperkuat kemampuan dalam memahami serta menganalisis berbagai persoalan hukum ekonomi syariah.
Empat delegasi PKBH yang mengikuti pelatihan terdiri atas H. Ahmad Khoirudin, Lc., M.H. dan Dr. Jefik Zulfikar Hafizd, M.H. dari unsur dosen; Dr. Ahmad Ibrizul Izzi, S.H., M.H. dari unsur tenaga kependidikan yang bertugas sebagai analis hukum ahli pertama; serta Adv. Ahmad Dzuizzin, S.H., M.H. dari unsur advokat PKBH. Keterlibatan ketiga unsur tersebut menjadi langkah untuk menghubungkan pengembangan keilmuan, analisis hukum, dan praktik pendampingan masyarakat.
Perdalam Pemahaman Muamalah dan Fatwa DSN-MUI
Rangkaian pelatihan diawali dengan pembelajaran daring pada 1–6 November 2026 melalui orientasi, akses materi, dan pengerjaan kuis. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan pembelajaran tatap muka pada 7–8 November 2026 di Aula Buya Hamka, Gedung MUI Pusat, Jakarta. Para peserta memperoleh pendalaman materi dan mengikuti evaluasi sesuai ketentuan penyelenggara.
Pelatihan ini menghadirkan sejumlah narasumber dari DSN-MUI, yaitu Dr. H. Asep Supyadillah, M.Ag., Ah. Azharuddin Latif, M.Ag., M.H., M. Gunawan Yasni, S.E., Ak., M.M., C.I.F.A., F.I.I.S., C.R.P., C.A., serta H. Abdul Mughni, Lc., M.H.I.
Materi yang disampaikan mencakup metodologi fatwa, muamalah, akad-akad syariah, lembaga keuangan syariah, ushul fikih, dan kaidah fikih. Pembahasan tersebut memberikan pemahaman mengenai hubungan antara prinsip fikih muamalah, ketentuan fatwa DSN-MUI, serta penerapannya dalam aktivitas lembaga keuangan dan bisnis syariah.
Perkuat Kapasitas Analisis dan Layanan Bantuan Hukum
Bagi delegasi dari unsur dosen, pelatihan ini menjadi sarana pengayaan keilmuan yang dapat mendukung pengembangan materi perkuliahan. Pemahaman mengenai akad dan fatwa DSN-MUI dapat diintegrasikan ke dalam pembelajaran berbasis kasus sehingga mahasiswa memperoleh gambaran mengenai struktur akad, pelaksanaan transaksi, serta persoalan hukum yang muncul dalam praktik ekonomi syariah.
Pada sisi kelembagaan, keikutsertaan delegasi tersebut turut mendukung penguatan kapasitas PKBH dalam menganalisis dan membantu penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Pemahaman terhadap akad dan fatwa diperlukan untuk mengidentifikasi hubungan hukum para pihak, menelaah hak dan kewajiban, serta menilai kesesuaian pelaksanaan transaksi dengan ketentuan yang telah disepakati.
Kompetensi tersebut juga relevan dalam penyusunan pendapat hukum, pemberian konsultasi, penyiapan dokumen perkara, hingga pendampingan penyelesaian sengketa. Kolaborasi antara dosen, analis hukum, dan advokat diharapkan dapat memperkaya sudut pandang dalam menganalisis persoalan sekaligus meningkatkan kualitas layanan PKBH kepada masyarakat.
Buka Peluang Pengembangan Kompetensi Pengawasan Syariah
Selain memperkuat kapasitas akademik dan layanan hukum, pelatihan ini juga relevan dengan pengembangan kompetensi profesional dosen sebagai calon Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dan Lembaga Bisnis Syariah (LBS).
Pengembangan kompetensi tersebut memiliki tahapan berkelanjutan. Tahap awal dimulai dengan mengikuti dan lulus Pelatihan Dasar Muamalah Maliyah dan Fatwa DSN-MUI. Selanjutnya, peserta dapat mengikuti Pelatihan Dasar Pengawas Syariah di DSN-MUI Institute, kemudian menjalani uji kompetensi untuk memperoleh sertifikasi profesi pengawas syariah melalui Lembaga Sertifikasi Profesi Majelis Ulama Indonesia (LSP MUI), sesuai persyaratan yang berlaku.
Rangkaian tersebut menjadi bekal bagi dosen untuk mengembangkan kompetensi di bidang pengawasan syariah sekaligus memperluas keterlibatan dalam praktik industri keuangan dan bisnis syariah.
Melalui kegiatan ini, PKBH UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon berupaya menghubungkan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dengan kebutuhan pembelajaran dan pelayanan hukum. Pengetahuan yang diperoleh diharapkan dapat dikembangkan menjadi bahan ajar, bahan diskusi akademik, serta rujukan dalam analisis dan pendampingan sengketa ekonomi syariah.
Upaya tersebut sekaligus memperkuat kontribusi perguruan tinggi dalam pengembangan keilmuan hukum Islam yang aplikatif serta peningkatan kualitas layanan konsultasi dan bantuan hukum bagi masyarakat.
