UIN Siber Cirebon – Rangkaian kegiatan Forum Humas Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) di UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon tidak hanya diisi dengan agenda peliputan dan amplifikasi publikasi Annual International Conference on Islam, Science, and Society (AICIS+) 2026. Setelah pengukuhan pengurus, Forum Humas PTKIN juga melaksanakan benchmarking ke Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.
Kunjungan ini menjadi ruang berbagi pengalaman sekaligus memperkuat kolaborasi dalam pengelolaan informasi publik di lingkungan perguruan tinggi. Melalui kegiatan tersebut, para pengurus Forum Humas PTKIN berkesempatan mengenal lebih dekat tata kelola layanan informasi, strategi penyebarluasan informasi, serta upaya PPID UIN Siber Cirebon dalam membangun pelayanan publik yang transparan dan akuntabel.
Ketua Forum Humas PTKIN, Zidnie Al Fikri, mengungkapkan bahwa benchmarking memiliki arti penting bagi penguatan kapasitas dan profesionalitas kehumasan PTKIN. Menurutnya, setiap perguruan tinggi memiliki pengalaman, inovasi, dan praktik baik yang dapat dipelajari serta dikembangkan bersama.
Ia menjelaskan, kunjungan ke PPID UIN Siber Cirebon dimaksudkan untuk memperoleh gambaran mengenai pengelolaan keterbukaan informasi publik, mulai dari sistem pelayanan, pengelolaan dokumentasi, hingga strategi membangun komunikasi yang efektif dengan masyarakat.
Melalui pertukaran pengalaman tersebut, Forum Humas PTKIN diharapkan dapat memperluas wawasan, mengidentifikasi praktik baik, serta mendorong peningkatan kualitas layanan informasi di masing-masing perguruan tinggi. Kegiatan ini sekaligus memperkuat jejaring kolaborasi agar pengelolaan informasi publik tidak berjalan sendiri-sendiri.
Sementara itu, Koordinator PPID Pelaksana Universitas UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, Mohamad Arifin, menyampaikan selamat datang dan apresiasi kepada Ketua serta jajaran pengurus Forum Humas PTKIN yang telah menjadikan PPID UIN Siber Cirebon sebagai salah satu destinasi kegiatan, di samping agenda utama AICIS+ 2026.
Mohamad Arifin menegaskan bahwa pihaknya terbuka untuk bersinergi dan berkolaborasi dalam penguatan keterbukaan informasi publik. Menurutnya, komitmen badan publik dalam memberikan layanan informasi merupakan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang harus diwujudkan melalui tata kelola yang baik, pelayanan yang mudah diakses, serta informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
Ia berharap kunjungan tersebut tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial, tetapi berkembang menjadi kerja sama berkelanjutan melalui pertukaran pengetahuan, pengalaman, dan inovasi pelayanan PPID.
Benchmarking ini menjadi pengingat bahwa keterbukaan informasi bukan hanya kewajiban regulasi, melainkan bagian penting dari upaya membangun kepercayaan masyarakat. Dengan kolaborasi antarkampus, Forum Humas PTKIN dan PPID diharapkan semakin mampu menghadirkan layanan informasi yang profesional, inklusif, dan bermanfaat bagi publik.






