UIN Siber Cirebon – Komitmen dalam menjaga, melestarikan, dan memajukan kebudayaan daerah terus diperkuat Pemerintah Kota Cirebon. Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah melalui penyusunan Peraturan Wali Kota (Perwali) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pemajuan Kebudayaan.
Untuk menyempurnakan regulasi tersebut, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Cirebon menggelar Rapat Pembahasan Draft Peraturan Wali Kota Cirebon tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pemajuan Kebudayaan, yang berlangsung di Aula Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Cirebon, Selasa (2/6/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri berbagai pemangku kepentingan, mulai dari unsur pemerintah daerah, akademisi, keraton, budayawan, hingga komunitas seni dan budaya. Hadir dalam forum tersebut antara lain Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Cirebon, Kepala Dinas Pendidikan Kota Cirebon, Kepala Bagian Hukum Setda Kota Cirebon, para pimpinan perguruan tinggi, Sultan Kanoman XII, Sultan Kasepuhan XV, Sultan Kacirebonan IX, Sultan Kaprabonan, Tim Ahli Cagar Budaya (TACB), Koalisi Seni, serta para pegiat budaya dan akademisi.
Dalam forum strategis tersebut, UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon turut memberikan kontribusi akademik melalui kehadiran Dr. Hj. Dewi Fatmasari, M.Si., dan H. Syaeful Badar, MA., yang dipercaya mewakili kampus untuk memberikan masukan dalam penyempurnaan substansi regulasi pemajuan kebudayaan.
Menurut Dr. Dewi Fatmasari, penyusunan petunjuk pelaksanaan Perda Pemajuan Kebudayaan memiliki peran penting dalam memastikan arah kebijakan kebudayaan Kota Cirebon berjalan secara terukur, berkelanjutan, dan mampu menjawab tantangan zaman.
“Pemajuan kebudayaan tidak hanya berbicara tentang pelestarian warisan budaya masa lalu, tetapi juga bagaimana budaya tersebut dapat terus hidup, berkembang, dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Karena itu, regulasi yang disusun harus mampu menjadi payung hukum yang kuat bagi pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan di Kota Cirebon,” ujar Dr. Dewi Fatmasari.
Ia menambahkan bahwa Cirebon memiliki kekayaan budaya yang sangat besar, mulai dari tradisi keraton, seni pertunjukan, manuskrip kuno, bahasa, kuliner, hingga berbagai ekspresi budaya masyarakat yang menjadi identitas daerah.
“Kota Cirebon memiliki modal budaya yang luar biasa. Potensi ini harus didukung dengan kebijakan yang adaptif, kolaboratif, dan melibatkan seluruh elemen, baik pemerintah, akademisi, komunitas budaya, maupun masyarakat. Dengan demikian, kebudayaan tidak hanya menjadi warisan yang dijaga, tetapi juga sumber kemajuan dan kesejahteraan masyarakat,” tambahnya.
Sementara itu, budayawan sekaligus akademisi H. Syaeful Badar, M.A., menekankan bahwa keberhasilan implementasi Perda Pemajuan Kebudayaan sangat bergantung pada kejelasan petunjuk pelaksanaan yang disusun.
Menurutnya, regulasi tersebut harus mampu mengakomodasi seluruh objek pemajuan kebudayaan sekaligus memberikan ruang yang luas bagi partisipasi masyarakat dalam menjaga dan mengembangkan warisan budaya daerah.
“Peraturan Wali Kota ini harus menjadi jembatan antara semangat normatif dalam Perda dengan implementasi nyata di lapangan. Budaya tidak boleh hanya dipandang sebagai warisan masa lalu, tetapi harus menjadi bagian dari kehidupan masyarakat hari ini dan masa depan. Karena itu, keterlibatan komunitas, seniman, akademisi, keraton, dan generasi muda menjadi sangat penting dalam proses pemajuan kebudayaan,” ujar Syaeful Badar.
Lebih lanjut, ia menilai bahwa Kota Cirebon memiliki posisi strategis sebagai salah satu pusat kebudayaan di Pantai Utara Jawa yang memiliki kekayaan sejarah, tradisi, dan kearifan lokal yang perlu terus diperkuat melalui kebijakan yang berpihak pada pelestarian dan pengembangan budaya.
“Kebudayaan adalah identitas sekaligus kekuatan bangsa. Ketika budaya dirawat dengan baik, maka karakter masyarakat akan tetap terjaga di tengah derasnya arus globalisasi dan perkembangan teknologi,” tegasnya.
Diskusi berlangsung dinamis dengan berbagai masukan konstruktif dari para peserta. Sejumlah isu strategis yang dibahas meliputi perlindungan objek pemajuan kebudayaan, penguatan kelembagaan budaya, pelestarian cagar budaya, pengembangan ekonomi kreatif berbasis budaya, hingga pemanfaatan teknologi digital dalam dokumentasi dan promosi kebudayaan daerah.
Forum pembahasan berlangsung dinamis dengan berbagai masukan dari peserta yang hadir. Berbagai isu strategis dibahas, mulai dari pelindungan objek pemajuan kebudayaan, penguatan ekosistem seni budaya, pelibatan masyarakat, penguatan kelembagaan budaya, hingga strategi pelestarian budaya berbasis pendidikan dan teknologi digital.
Kehadiran UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon dalam forum tersebut menunjukkan komitmen perguruan tinggi dalam mendukung pembangunan daerah melalui kontribusi pemikiran akademik dan kajian ilmiah. Sebagai perguruan tinggi berbasis siber pertama di Indonesia, UIN Siber Cirebon terus mendorong sinergi antara pendidikan, riset, teknologi, dan kebudayaan untuk memperkuat identitas lokal di tengah arus globalisasi.
Melalui penyusunan Peraturan Wali Kota sebagai turunan dari Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pemajuan Kebudayaan, diharapkan tercipta regulasi yang komprehensif dan implementatif sehingga mampu menjadi fondasi kuat bagi pelestarian sekaligus pengembangan kebudayaan Kota Cirebon di masa depan.
