UIN Siber Cirebon – Universitas Islam Negeri (UIN) Siber Syekh Nurjati Cirebon terus menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan tata kelola perguruan tinggi yang akuntabel, transparan, dan berintegritas. Melalui Satuan Pengawas Internal (SPI), UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon menggelar Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Data Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (TLHP) BPK RI dan Inspektorat Jenderal Kementerian Agama, sekaligus membahas persiapan Fakultas Syariah sebagai Pilot Project Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).(17/6/26).
Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Senat Lantai 2 Gedung Rektorat UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon ini dihadiri oleh jajaran pimpinan universitas, tim Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI, Satuan Pengawas Internal, tim perencanaan, keuangan, SDM, humas, seluruh PPK dan BPP, serta jajaran Fakultas Syariah sebagai unit yang dipersiapkan menjadi percontohan pembangunan Zona Integritas.
Acara dipandu oleh Tri Hartini, S.Ak. dan berlangsung dalam suasana serius namun konstruktif sebagai bagian dari upaya percepatan reformasi birokrasi di lingkungan UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.
Hadirkan Tim Inspektorat Jenderal Kementerian Agama
Dalam kegiatan tersebut hadir langsung tim dari Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI yang terdiri atas:
- Yanto, S.Ag., M.A. (Kabag Umum dan BMN Itjen Kemenag)
- Darwanto (Kabag Pengawasan, Hukum dan Pengaduan Masyarakat Itjen Kemenag)
- Muhammad Ghozali
- Anna Henni Setyowati
- Nazilatul Lailiyah
- Maulisa Rachmawati
- Farida Nugrahini
- Ahmad Zakiyatul Ittihad
- Rizki Putri Amelia
Kehadiran tim Itjen menjadi bentuk pendampingan langsung terhadap upaya peningkatan kualitas tata kelola dan penguatan budaya integritas di lingkungan perguruan tinggi keagamaan Islam negeri.
Rektor: UIN Siber Cirebon Harus Menjadi Kampus yang Bersih, Transparan dan Akuntabel
Rektor UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, Prof. Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag., dalam arahannya sekaligus membuka kegiatan secara resmi menegaskan bahwa rapat koordinasi ini memiliki arti yang sangat strategis dalam mendukung percepatan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan serta penguatan reformasi birokrasi.
Menurutnya, seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan dan pengawasan harus menjadi instrumen perbaikan berkelanjutan demi mewujudkan tata kelola perguruan tinggi yang semakin profesional.
“Koordinasi dan sinkronisasi data TLHP BPK RI dan Itjen Kementerian Agama merupakan langkah penting untuk memastikan seluruh rekomendasi dapat ditindaklanjuti secara optimal. Ini bukan hanya soal kepatuhan administrasi, tetapi juga bagian dari komitmen kita membangun tata kelola universitas yang transparan, akuntabel, dan berintegritas,” tegas Prof. Aan Jaelani.
Lebih lanjut, Prof. Aan menaruh perhatian besar terhadap persiapan Fakultas Syariah sebagai Pilot Project Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM.
Menurutnya, keberhasilan Fakultas Syariah nantinya akan menjadi model yang dapat direplikasi oleh seluruh fakultas dan unit kerja di lingkungan UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.
“Pembangunan Zona Integritas bukan sekadar memenuhi indikator penilaian, tetapi membangun budaya kerja yang bersih, profesional, melayani, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. Fakultas Syariah kita siapkan menjadi role model bagi seluruh unit kerja,” ujarnya.
SPI Harapkan Pendampingan dan Kawalan Itjen
Sementara itu, Kepala SPI UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, Budi Affandi, M.Pd.I., menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat datang kepada jajaran Inspektorat Jenderal Kementerian Agama yang hadir secara langsung memberikan pembinaan dan pendampingan.
“Kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan dukungan dari Tim Inspektorat Jenderal Kementerian Agama. UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon sangat membutuhkan bimbingan, arahan, dan pengawalan substantif agar seluruh target strategis universitas, khususnya terkait TLHP dan pembangunan Zona Integritas, dapat tercapai secara optimal,” ungkap Budi Affandi.
Ia menambahkan bahwa SPI berkomitmen menjadi mitra strategis pimpinan dalam memperkuat sistem pengawasan internal, mitigasi risiko, serta budaya kepatuhan di lingkungan universitas.
Itjen Kemenag Dorong Komitmen Bersama Menuju WBK-WBBM
Dalam kesempatan yang sama, Dr. Yanto, S.Ag., M.A., selaku perwakilan Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI, memberikan pengarahan strategis kepada seluruh peserta rapat.
Ia menekankan bahwa pembangunan Zona Integritas memerlukan keterlibatan aktif seluruh unsur organisasi dan tidak dapat hanya dibebankan kepada satu unit kerja semata.
“Seluruh elemen perguruan tinggi harus bergerak secara simultan dan satu arah. Komitmen bersama menjadi kunci keberhasilan Fakultas Syariah sebagai pilot project pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani,” tegas Dr. Yanto.
Menurutnya, keberhasilan pembangunan WBK dan WBBM harus dimulai dari perubahan budaya kerja, peningkatan kualitas layanan publik, penguatan pengawasan internal, serta konsistensi dalam menerapkan prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi.
Dua Agenda Strategis
Rapat koordinasi ini membahas dua agenda utama, yaitu:
- Persiapan Fakultas Syariah sebagai Pilot Project Zona Integritas WBK-WBBM
Fakultas Syariah dipersiapkan menjadi unit percontohan dalam implementasi reformasi birokrasi, peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan pengawasan, serta pembangunan budaya kerja berintegritas.
- Koordinasi dan Sinkronisasi Data TLHP BPK RI dan Itjen Kemenag
Seluruh unit kerja melakukan pemetaan, sinkronisasi, dan percepatan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan guna memastikan rekomendasi pengawasan dapat diselesaikan secara tepat waktu dan tepat sasaran.
Menuju Kampus Berintegritas dan Unggul
Melalui kegiatan ini, UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon semakin menegaskan komitmennya untuk menjadi perguruan tinggi yang tidak hanya unggul dalam bidang akademik, tetapi juga menjadi contoh dalam tata kelola pemerintahan yang baik (good university governance).
Penguatan Zona Integritas, percepatan penyelesaian TLHP, serta kolaborasi aktif dengan Inspektorat Jenderal Kementerian Agama diharapkan mampu mempercepat terwujudnya kampus yang bersih, transparan, profesional, dan berorientasi pada pelayanan publik yang prima.
