UIN Siber Cirebon — Wakil Menteri Agama Muhammad Syafi’i, yang akrab disapa Romo, mendorong agar konsep pengembangan delapan Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Unggulan di Jawa Barat dirumuskan menjadi standar nasional. Langkah itu dinilai mendesak karena hingga kini tidak ada nomenklatur maupun kriteria baku “madrasah unggul” dalam regulasi Kementerian Agama, sehingga pemerintah kesulitan mengalokasikan anggaran khusus. Dorongan itu disampaikan dalam Forum Group Discussion (FGD) pengembangan MAN Unggulan Jawa Barat di Ruang Rapat Gedung Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK) UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, Kamis (19/11/2026).
Rektor UIN Siber Cirebon, Prof. Aan bersama unsur pimpinan menyambut kedatangan Syafi’i dan mengajaknya singgah di Ruang Dekan FITK. Kegiatan ini berlangsung bersamaan dengan AICIS+ di UIN Siber Cirebon, yang dijadwalkan ditutup Syafi’i pada Kamis malam.
FGD dihadiri Kepala Kantor Wilayah Kemenag Jawa Barat H. Dudu Rohman, S.Ag., M. Si. Direktur Kurikulum, Sarana, Kelembagaan, dan Kesiswaan (KSKK) Madrasah Ditjen Pendidikan Islam Prof. Dr. Hj. Nyayu Khodijah, S.Ag., M.Si, jajaran Direktorat Sarana dan Prasarana, akademisi, serta kepala madrasah yang mengikuti secara daring.
“Kalau konsepnya sudah disepakati dan naskah akademiknya firm, bawa ke Lapangan Banteng bersama Biro Hukum. Saya akan minta Pak Menteri Agama menetapkannya serta merevisi PMA Nomor 60 Tahun 2015,” kata Syafi’i.
Persoalan nomenklatur
Syafi’i mengungkapkan, kepeduliannya bermula dari sejumlah temuan. Ia menerima laporan bahwa MAN Insan Cendekia (IC) di Papua sempat kehabisan dana uang makan siswa. Saat mempertanyakan hal itu kepada Kementerian PPN/Bappenas, ia mendapat jawaban bahwa secara nomenklatur tidak ada madrasah berstatus unggul di lingkungan Kemenag, sehingga tidak ada dasar penganggaran khusus.
Menurut dia, selama ini madrasah disebut unggul bukan karena standar sistem yang baku, melainkan karena prestasi siswa, seperti juara olimpiade dan diterima di perguruan tinggi favorit. Pertanyaan mendasar, misalnya apakah madrasah unggul harus berasrama, pun belum terjawab.
Jika peraturan menteri agama dengan kriteria yang jelas terbit, Syafi’i berencana membawanya ke Bappenas untuk menuntut anggaran khusus. “Obornya dimulai dari api yang membara, dan hari ini api itu menyala dari Jawa Barat,” ujarnya.
Delapan madrasah
Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kanwil Kemenag Jawa Barat melaporkan, dari 77 madrasah yang ditawari, 29 mengajukan proposal. Seleksi menghasilkan 13 calon, lalu ditetapkan delapan MAN Unggulan, yakni MAN 2 Kota Bogor, MAN 1 Bogor, MAN 2 Cirebon, MAN 2 Tasikmalaya, MAN 2 Kota Sukabumi, MAN 1 Kota Bandung, MAN 2 Kota Bandung, dan MAN 1 Subang.
Usulan program masing-masing madrasah, menurut dia, belum disintesiskan. MAN 2 Kota Bogor, misalnya, mengusulkan keunggulan tahfiz Al-Qur’an dan penguasaan multibahasa, sedangkan MAN 2 Kota Bandung menawarkan Smart Living School. Kebutuhan anggaran tahap pertama berkisar Rp330 juta hingga Rp3,25 miliar per madrasah, dengan rata-rata sekitar Rp1,5 miliar.
Dua gagasan akademisi
Guru Besar UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Aan Hasanah, menawarkan paradigma Ilmu, Akhlak, Teknologi, dan Dampak. Ia mengusulkan tiga gagasan strategis: madrasah sebagai laboratorium hidup sains dan Islam, akademi teknologi masa depan berbasis kecerdasan buatan, serta jejaring riset dan inovasi madrasah se-Jawa Barat, termasuk program One MAN One Research Distinction. Roadmap tiga tahun disusun, dimulai dari penguatan kurikulum integratif dan kompetensi guru pada 2026/2027. Delapan madrasah itu diusulkan menjadi proyek percontohan nasional pada 2027.
Sementara itu, Ketua Asosiasi Perkumpulan Manajer Pendidikan Islam Indonesia Badrudin menekankan bahwa keunggulan harus tumbuh dari sistem, bukan dari input siswa cerdas, gedung megah, atau banyaknya piala. Ia menawarkan model STREAM Management Excellence (Science, Technology, Religion, Engineering, Art, and Mathematics) serta inisiatif Jawa Barat Madrasah Excellence Initiative yang mencakup pemetaan, pengembangan, dan pengakuan mutu. Tim Kanwil, kata dia, juga menyiapkan pendampingan sekitar 220 standar operasional prosedur bagi kepala madrasah.
Syafi’i menilai kedua gagasan itu tidak berbeda secara substansi dan hanya berbeda pendekatan. Ia meminta tim Jawa Barat, kedua profesor, dan jajaran pusat merumuskan satu konsep bersama, dengan kecenderungan memakai kerangka STREAM.
Catatan regulasi dan sarana
Direktur KSKK Madrasah mengingatkan, regulasi madrasah unggulan saat ini mengacu pada PMA Nomor 60 Tahun 2015. Aturan itu mengenal tiga bentuk, yakni unggulan akademik (MAN IC), keterampilan (Madrasah Aliyah Kejuruan), dan keagamaan (MAN Program Keagamaan). Kemenag juga tengah mengembangkan kategori Madrasah Program Unggulan Nasional, antara lain MAN 2 Malang dan MAN 4 Jakarta.
Ia menambahkan, dari 25 MAN IC, baru sebagian yang sarana prasarana dan tenaga pendidiknya terpenuhi. “Ketika sudah dilabeli unggulan, masyarakat tidak boleh mempertanyakan mana bukti nyata keunggulannya,” ujarnya. Kasubdit Kurikulum dan Evaluasi menyarankan setiap madrasah memfokuskan diri pada satu keunggulan agar pendampingan lebih terarah.
Dari sisi sarana, perwakilan Direktorat Sarana dan Prasarana menyebut adanya tambahan anggaran APBN untuk revitalisasi dan digitalisasi madrasah pada akhir tahun ini.
Tindak lanjut
Syafi’i meminta surat resmi usulan dikirim langsung kepadanya dengan tembusan Ditjen Pendidikan Islam agar dapat dikawal hingga ke Menteri Agama. Tim Jawa Barat menyatakan siap menyusun draf resmi.
“Hari ini kita sedang memegang pena yang akan melakarkan sejarah perubahan positif bagi lahirnya generasi unggul lewat pendidikan madrasah,” kata Syafi’i.


