UIN Siber Cirebon (Jakarta) – Komitmen membangun perguruan tinggi yang transparan dan terpercaya ditunjukkan UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon melalui keikutsertaan dalam Uji Publik Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Tahun 2026. Rektor UIN Siber Cirebon, Prof. Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag., hadir langsung dalam tahapan penilaian yang berlangsung pada 10–12 November 2026 di Hotel Grand Mercure Jakarta.
Dalam kegiatan tersebut, Rektor didampingi Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data (PTIPD), Riyanto, S.Kom., M.Kom.; Mohamad Arifin, S.Pd.I., M.Pd.I., Pranata Humas Ahli Muda sekaligus Koordinator PPID Pelaksana Universitas; Agung Ahdiansyah, S.Sos., Staf PPID; serta Atmaja.
Keikutsertaan UIN Siber Cirebon dalam tahapan ini merupakan hasil dari proses penilaian sebelumnya. Kampus memperoleh nilai Self Assessment Questionnaire (SAQ) sebesar 100 berdasarkan hasil verifikasi dan nilai akhir bukti dukung (evidence) sebesar 80. Capaian tersebut mengantarkan UIN Siber Cirebon menjadi salah satu dari 48 Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN) yang mengikuti tahapan Uji Publik KIP 2026.
Rektor Prof. Aan Jaelani menyampaikan bahwa keterbukaan informasi bukan sekadar kewajiban administratif atau upaya memperoleh predikat badan publik informatif. Lebih dari itu, keterbukaan informasi merupakan bagian penting dari tata kelola perguruan tinggi yang bertanggung jawab kepada masyarakat.
“Bagi UIN Siber Cirebon, keterbukaan informasi harus menjadi budaya kerja. Masyarakat berhak memperoleh informasi yang benar, mudah diakses, dan dapat dipertanggungjawabkan. Karena itu, seluruh unit harus memiliki komitmen yang sama untuk membangun pelayanan publik yang transparan, responsif, dan terpercaya,” ungkap Prof. Aan.
Perkuat Layanan Digital dan Bukti Kinerja
Dari sisi teknologi informasi, Kepala PTIPD Riyanto menegaskan pentingnya dukungan infrastruktur digital dalam memperkuat layanan keterbukaan informasi. Menurutnya, teknologi harus memudahkan masyarakat memperoleh informasi sekaligus mendukung pengelolaan data yang terintegrasi.
“Sebagai kampus berbasis siber, UIN Siber Cirebon perlu memastikan teknologi informasi menjadi penggerak layanan publik. Sistem digital harus terus dikembangkan agar akses informasi semakin mudah, cepat, aman, dan dapat diandalkan,” jelas Riyanto.
Sementara itu, Koordinator PPID Pelaksana Universitas, Mohamad Arifin, menjelaskan bahwa tim PPID telah menyiapkan materi presentasi dan bukti dukung yang menggambarkan kebijakan, inovasi, serta dampak layanan informasi kepada masyarakat.
“Kami ingin menunjukkan bahwa keterbukaan informasi tidak berhenti pada ketersediaan dokumen atau website. Yang terpenting adalah masyarakat benar-benar merasakan kemudahan memperoleh informasi dan mendapatkan pelayanan yang berkualitas. Karena itu, setiap capaian harus didukung data yang valid dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya.
Dalam penilaian Uji Publik KIP 2026, terdapat tiga aspek utama yang menjadi perhatian panelis, yakni komitmen pimpinan dengan bobot 50 persen, kebijakan proaktif 25 persen, dan dampak terverifikasi 25 persen.
Keikutsertaan ini menjadi momentum bagi UIN Siber Cirebon untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan informasi publik. Dengan dukungan pimpinan, penguatan teknologi, dan kolaborasi seluruh unit kerja, kampus berupaya menghadirkan layanan informasi yang cepat, mudah, inklusif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Bagi UIN Siber Cirebon, predikat informatif bukanlah tujuan akhir. Kepercayaan publik, pelayanan yang terbuka, dan tata kelola yang akuntabel merupakan capaian penting yang harus terus dijaga dan ditingkatkan.
