UIN Siber Cirebon — Keterbukaan informasi publik bukan sekadar kewajiban administratif yang harus dipenuhi oleh perguruan tinggi. Lebih dari itu, keterbukaan informasi merupakan bagian penting dari tata kelola institusi yang transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab kepada masyarakat. Di tengah perkembangan teknologi digital dan meningkatnya kebutuhan publik terhadap informasi, perguruan tinggi dituntut hadir sebagai lembaga yang terbuka, mudah diakses, dan dapat dipercaya.
Bagi UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, keterbukaan informasi memiliki makna strategis. Sebagai perguruan tinggi yang mengembangkan ekosistem pendidikan berbasis digital, kami memandang akses informasi sebagai bagian dari kualitas pelayanan. Masyarakat berhak memperoleh informasi yang benar, jelas, cepat, dan mudah dijangkau mengenai kebijakan, program, layanan, serta capaian universitas.
Pelaksanaan Uji Publik Keterbukaan Informasi Publik (KIP) PTKIN Tahun 2026 menjadi momentum penting untuk mengevaluasi sekaligus menunjukkan komitmen tersebut. Sebanyak 48 PTKIN mengikuti tahapan ini setelah melalui verifikasi Self Assessment Questionnaire (SAQ). Peningkatan jumlah peserta menunjukkan semakin luasnya perhatian perguruan tinggi keagamaan terhadap penguatan keterbukaan informasi.
Namun, kita perlu memahami bahwa predikat Badan Publik Informatif bukanlah tujuan akhir. Predikat tersebut seharusnya menjadi cermin dari kualitas tata kelola dan pelayanan yang benar-benar dirasakan masyarakat. Karena itu, keberhasilan keterbukaan informasi tidak cukup diukur dari kelengkapan dokumen, tampilan situs web, atau presentasi dalam penilaian. Ukuran terpentingnya adalah sejauh mana masyarakat memperoleh kemudahan, kepastian, dan manfaat dari layanan informasi yang disediakan.
Dalam konteks ini, komitmen pimpinan menjadi kunci. Keterbukaan informasi tidak boleh hanya menjadi tanggung jawab pengelola Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Seluruh fakultas, unit kerja, dan unsur pelayanan harus memiliki kesadaran yang sama untuk menyediakan informasi secara tertib, akurat, dan berkelanjutan.
Digitalisasi juga harus dimanfaatkan untuk memperluas akses, mempercepat respons, serta menghadirkan layanan yang inklusif, termasuk bagi penyandang disabilitas dan kelompok masyarakat yang membutuhkan kemudahan akses informasi.
Saya mengajak seluruh sivitas akademika UIN Siber Cirebon untuk menjadikan keterbukaan informasi sebagai budaya bersama. Sinergi dengan para pemangku kepentingan juga perlu terus diperkuat agar pelayanan publik semakin berkualitas.
Pada akhirnya, kepercayaan masyarakat tidak dibangun melalui slogan atau penghargaan, melainkan melalui keterbukaan, konsistensi, dan pelayanan nyata. Predikat Informatif penting, tetapi yang jauh lebih penting adalah memastikan setiap orang mendapatkan hak atas informasi sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.
Mari menjadikan keterbukaan informasi bukan hanya sebagai standar penilaian, tetapi sebagai nilai dan budaya kerja untuk membangun universitas yang terpercaya serta memberikan manfaat bagi masyarakat.
Oleh: Prof. Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag.
