UIN Siber Cirebon (Kemenag) – Universitas Islam Negeri (UIN) Siber Syekh Nurjati Cirebon semakin memantapkan persiapan menghadapi Uji Publik Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Tahun 2026. Rektor UIN Siber Cirebon, Prof. Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag., mengapresiasi langkah Kementerian Agama Republik Indonesia yang memberikan penguatan dan pendampingan teknis kepada 48 Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN) yang lolos verifikasi Self Assessment Questionnaire (SAQ).
Apresiasi tersebut disampaikan menyusul Rapat Koordinasi Persiapan Teknis Uji Publik KIP 2026 yang digelar secara virtual melalui Zoom Meeting, Minggu (8/11/2026) malam. Kegiatan ini dihadiri Staf Khusus Menteri Agama Bidang Kebijakan Publik, Media/Humas, dan Pengembangan SDM, Dr. Ismail Cawidu, M.Si.; Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik Kemenag RI, Dr. Thobib Al-Asyhar; Ketua Tim Pengelola PPID Utama Kemenag RI, Dr. Syafrudin Baderung; serta pimpinan dan pengelola PPID dari 48 PTKN.
Menurut Prof. Aan Jaelani, pendampingan tersebut menjadi kesempatan penting bagi perguruan tinggi untuk menyamakan pemahaman tentang substansi penilaian sekaligus memperkuat komitmen pimpinan dalam mewujudkan tata kelola informasi yang transparan dan akuntabel.
“Kami mengapresiasi penguatan yang diberikan Kementerian Agama. Ini menjadi bekal penting bagi PTKN, termasuk UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, untuk menunjukkan bahwa keterbukaan informasi telah menjadi bagian dari tata kelola perguruan tinggi yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat,” ujarnya.
Dalam koordinasi tersebut, peserta mendapatkan penguatan mengenai penyusunan materi presentasi, kebijakan proaktif, inovasi layanan informasi, serta pembuktian dampak keterbukaan informasi bagi masyarakat. Penilaian panelis mencakup tiga aspek, yaitu komitmen pimpinan sebesar 50 persen, kebijakan proaktif 25 persen, dan dampak terverifikasi 25 persen.
UIN Siber Cirebon menjadi salah satu PTKN yang berhak mengikuti tahapan uji publik setelah memperoleh nilai SAQ 100 dari hasil verifikasi dan nilai akhir evidence 80. Rektor juga memastikan kesiapannya untuk hadir langsung dalam penilaian yang dijadwalkan pada 10–12 November 2026 di Jakarta.
Koordinator PPID Pelaksana Universitas, Mohamad Arifin, menyampaikan bahwa tim PPID terus mematangkan materi dan kelengkapan bukti dukung. Persiapan mencakup penguatan kebijakan, optimalisasi layanan digital, kemudahan akses informasi, hingga dokumentasi dampak pelayanan kepada masyarakat.
“Kami terus berupaya memastikan setiap inovasi dan capaian layanan PPID didukung data yang valid serta dapat dipertanggungjawabkan. Namun, yang lebih penting, keterbukaan informasi harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ungkapnya.
Ia juga memohon doa restu dan dukungan seluruh sivitas akademika serta para pemangku kepentingan agar PPID UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon ke depan semakin maksimal dalam memberikan layanan informasi publik yang cepat, mudah, inklusif, dan berkualitas.
Bagi UIN Siber Cirebon, Uji Publik KIP bukan sekadar penilaian untuk meraih predikat Badan Publik Informatif, melainkan momentum memperkuat kepercayaan masyarakat melalui pelayanan informasi yang terbuka dan berkelanjutan, sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
