UIN Siber Cirebon – UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon terus memperkuat tata kelola kelembagaan yang transparan, efektif, dan akuntabel melalui Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Reviu Tunjangan Belajar Dosen bersama Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Agama RI. Kegiatan diawali dengan entry meeting pada Senin (9/11/2026) di Ruang Rapat Senat, Gedung Rektorat UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.
Kegiatan ini dihadiri Rektor UIN Siber Cirebon, Prof. Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag., Wakil Rektor II Prof. Dr. H. Jamali, M.Ag., Wakil Rektor III Prof. Dr. Hajam, M.Ag., Plt. Kepala Biro Akademik, Keuangan, dan Umum H. Moh. Khualid, S.Ag., M.Pd.I., serta jajaran pimpinan dan pengelola universitas. Tim Itjen Kemenag terdiri atas Ahmadun selaku penanggung jawab, Lili Handajani sebagai ketua tim, serta Sohiroh dan Abdul Rasit sebagai anggota.
Rektor Tekankan Kinerja yang Efektif dan Berdampak
Dalam sambutannya, Rektor Prof. Aan Jaelani menegaskan bahwa tata kelola kinerja universitas harus dibangun melalui perencanaan program dan anggaran yang terintegrasi, terukur, serta selaras dengan kebijakan nasional dan Kementerian Agama. Setiap program perlu mengedepankan efektivitas, efisiensi, dan dampak nyata bagi masyarakat (impact to society), mulai dari perencanaan melalui aplikasi e-planning hingga pelaporan dan pengawasan berkala oleh Satuan Pengawas Internal (SPI).
Rektor juga menyampaikan sejumlah capaian institusi, di antaranya peringkat keenam tingkat PTKIN pada UI GreenMetric, prestasi dalam UIN Halal Metric, serta peringkat kedua nasional kategori perguruan tinggi terbaik dalam penilaian Kementerian Perindustrian. Pada tingkat internasional, UIN Siber Cirebon telah melakukan submission Times Higher Education (THE) Sustainability Impact Rating (SIR) yang mencakup indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau SDGs.
Terkait evaluasi, Rektor menyoroti target nilai SAKIP sebesar 89,9 yang ditetapkan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. Ia juga menyampaikan pengembangan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), dengan Fakultas Syariah sebagai proyek percontohan awal. Sementara itu, reviu tunjangan belajar dosen diharapkan dapat membantu menyelesaikan persoalan administrasi dan mencegah berulangnya temuan pemeriksaan.
Itjen Kemenag Perkuat Pendampingan dan Evaluasi
Ahmadun menjelaskan bahwa peran Itjen tidak hanya sebagai pengawas, tetapi juga mitra strategis dan konsultan tepercaya bagi satuan kerja. Melalui pendekatan konsultasi (consulting), pendampingan diharapkan dapat membantu mengidentifikasi serta memperbaiki kekurangan administrasi sebelum berkembang menjadi temuan pemeriksaan.
Ketua Tim Evaluasi, Lili Handajani, memaparkan bahwa penilaian SAKIP mencakup empat komponen utama, yaitu perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi akuntabilitas internal. Pemenuhan bukti dukung (evidence) melalui aplikasi SIPKA menjadi perhatian utama. Seluruh unit kerja diminta berkolaborasi menyiapkan dokumen, sekurang-kurangnya hingga capaian Triwulan III.
Anggota tim SAKIP, Sohiroh, menegaskan bahwa akuntabilitas kinerja merupakan tanggung jawab seluruh unsur universitas, bukan hanya operator aplikasi. Sinergi antara unit perencanaan, keuangan, pelaporan, fakultas, dan SPI diperlukan agar data kinerja tersusun secara terpadu.
Reviu Tunjangan Belajar Perkuat Ketertiban Administrasi
Selain evaluasi SAKIP, tim Itjen melakukan reviu terhadap tunjangan belajar 13 orang, terdiri atas 12 dosen dan satu asisten. Pemeriksaan meliputi kesesuaian pangkat dan jabatan, kelengkapan surat keputusan, penetapan pembayaran, serta penelusuran perbedaan perhitungan tunjangan.
Anggota tim reviu, Abdul Rasit, menjelaskan bahwa klarifikasi dilakukan melalui pemeriksaan dokumen dan wawancara. Bagian kepegawaian, keuangan, dan SPI juga diminta melakukan rekonsiliasi data untuk memastikan ketepatan perhitungan hak tunjangan sesuai ketentuan.
Melalui evaluasi dan pendampingan ini, UIN Siber Cirebon diharapkan mampu meningkatkan kualitas perencanaan, pelaporan kinerja, serta ketertiban administrasi kepegawaian. Kolaborasi bersama Itjen Kemenag menjadi langkah strategis dalam mewujudkan tata kelola kampus yang semakin profesional, transparan, dan akuntabel, sekaligus memastikan pelaksanaan program memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
