UIN Siber Cirebon – Kemajuan suatu bangsa tidak hanya diukur dari pesatnya pembangunan fisik atau tingginya pertumbuhan ekonomi. Ukuran yang jauh lebih penting adalah sejauh mana setiap warga negara memperoleh hak yang sama untuk hidup, belajar, bekerja, dan berpartisipasi tanpa mengalami diskriminasi. Di sinilah makna sesungguhnya dari keadilan sosial.
Bagi saya, penyandang disabilitas bukan kelompok yang harus dikasihani, melainkan warga negara yang memiliki hak, potensi, dan kesempatan yang sama untuk berkembang. Karena itu, seluruh elemen bangsa, termasuk perguruan tinggi, memiliki tanggung jawab moral dan akademik untuk memastikan tidak ada seorang pun yang tertinggal dalam proses pembangunan.
Atas dasar itulah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Siber Syekh Nurjati Cirebon meluncurkan Gerakan Kinerja Inklusif, sebuah langkah strategis yang mempertemukan dunia akademik dengan pemerintah daerah dalam membangun pelayanan publik yang lebih inklusif, berkeadilan, dan berorientasi pada kemanusiaan.
Kolaborasi bersama Pemerintah Kabupaten Brebes, Pemerintah Kabupaten Cirebon, dan Pemerintah Kota Cirebon bukan sekadar penandatanganan kerja sama administratif. Lebih dari itu, ini merupakan komitmen bersama untuk menghadirkan perubahan nyata bagi penyandang disabilitas melalui pendekatan hukum, pendidikan, riset, dan pengabdian kepada masyarakat.
Kampus Harus Menjadi Bagian dari Solusi
Sebagai institusi pendidikan tinggi, Fakultas Syariah tidak boleh hanya menjadi ruang untuk mempelajari teori hukum Islam. Kampus harus hadir sebagai pusat lahirnya solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.
Ilmu hukum akan menemukan makna tertingginya ketika mampu melindungi kelompok yang rentan, memperjuangkan keadilan, dan menghadirkan kepastian hukum bagi mereka yang selama ini belum memperoleh akses yang setara.
Karena itu, melalui Gerakan Kinerja Inklusif, kami ingin memastikan bahwa keilmuan yang dikembangkan di Fakultas Syariah benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Saya meyakini bahwa hukum bukan sekadar kumpulan pasal, melainkan instrumen untuk menghadirkan keadilan. Maka, penyandang disabilitas harus memperoleh perlindungan hukum, pelayanan publik, pendidikan, pekerjaan, serta ruang partisipasi sosial yang sama sebagaimana warga negara lainnya.
Implementasi Nyata Tri Dharma Perguruan Tinggi
Gerakan Kinerja Inklusif merupakan implementasi nyata Tri Dharma Perguruan Tinggi yang mengintegrasikan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam satu gerakan kolaboratif.
Mahasiswa dan dosen tidak hanya melakukan penelitian dari balik meja. Mereka hadir langsung di tengah masyarakat, berdialog dengan pemerintah daerah, mendampingi penyandang disabilitas, melakukan kajian hukum, menyusun rekomendasi kebijakan, hingga mengembangkan berbagai model pelayanan yang lebih inklusif.
Dengan demikian, proses pembelajaran menjadi lebih kontekstual, karena mahasiswa belajar dari persoalan nyata yang dihadapi masyarakat.
Saya percaya pengalaman seperti inilah yang akan melahirkan lulusan Fakultas Syariah yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki empati sosial, integritas, dan kemampuan menyelesaikan persoalan masyarakat secara profesional.
Kolaborasi adalah Kunci Perubahan
Persoalan disabilitas tidak mungkin diselesaikan oleh satu lembaga saja.
Pemerintah memiliki kewenangan dalam penyusunan kebijakan dan pelayanan publik. Perguruan tinggi memiliki kekuatan akademik, riset, dan inovasi. Sementara masyarakat memiliki pengalaman langsung mengenai kebutuhan yang sesungguhnya.
Ketika ketiga unsur tersebut bersinergi, maka lahirlah solusi yang lebih komprehensif dan berkelanjutan.
Melalui kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Brebes, Pemerintah Kabupaten Cirebon, dan Pemerintah Kota Cirebon, Fakultas Syariah ingin menjadi mitra strategis dalam:
menyusun regulasi yang ramah disabilitas;
- memberikan pendampingan hukum dan advokasi;
- menghasilkan riset berbasis kebutuhan masyarakat;
- memperkuat kapasitas aparatur melalui kajian akademik; dan
- mendorong pelayanan publik yang lebih inklusif, humanis, dan berkeadilan.
Kolaborasi seperti inilah yang menurut saya menjadi wajah baru perguruan tinggi modern, yaitu kampus yang hadir bukan hanya sebagai pusat ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai agen transformasi sosial.
Inklusivitas adalah Investasi Peradaban
Sebagai bagian dari Cyber Islamic University pertama di Indonesia, UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa transformasi digital berjalan seiring dengan transformasi sosial.
Kemajuan teknologi tidak boleh meninggalkan nilai-nilai kemanusiaan.
Digitalisasi harus menghadirkan akses yang lebih luas.
Inovasi harus memberikan manfaat bagi semua.
Pendidikan harus membuka kesempatan yang setara.
Dan hukum harus menjadi pelindung bagi seluruh lapisan masyarakat.
Saya meyakini bahwa masyarakat yang inklusif bukan hanya akan menciptakan rasa keadilan, tetapi juga melahirkan peradaban yang lebih maju, beradab, dan berkelanjutan.
Menuju Indonesia yang Lebih Adil
Harapan saya, Gerakan Kinerja Inklusif tidak berhenti sebagai sebuah program, tetapi berkembang menjadi gerakan bersama yang menginspirasi berbagai perguruan tinggi di Indonesia.
Kita membutuhkan lebih banyak kampus yang hadir untuk menyelesaikan persoalan masyarakat.
Lebih banyak akademisi yang turun ke lapangan.
Lebih banyak mahasiswa yang menjadikan ilmu sebagai jalan pengabdian.
Lebih banyak pemerintah daerah yang membuka ruang kolaborasi dengan dunia pendidikan.
Karena sesungguhnya keberhasilan perguruan tinggi tidak hanya diukur dari jumlah lulusan atau publikasi ilmiah, tetapi dari sejauh mana ilmu pengetahuan mampu menghadirkan perubahan positif bagi masyarakat.
Fakultas Syariah UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon akan terus berkomitmen menjadi pusat pengembangan hukum Islam yang responsif terhadap isu-isu kemanusiaan, inklusi sosial, perlindungan kelompok rentan, serta pembangunan yang berkeadilan.
Melalui Gerakan Kinerja Inklusif, kami ingin menunjukkan bahwa kampus bukan hanya tempat mencetak sarjana, tetapi juga tempat lahirnya solusi, kolaborasi, dan harapan bagi masa depan Indonesia yang lebih ramah disabilitas, lebih adil, dan lebih bermartabat.
Oleh: Dr. H. Edy Setyawan, Lc., M.A.
Dekan Fakultas Syariah UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon
