Opini
Home » Pos » Opini » REKONSTRUKSI KEADILAN BATAS USIA CALON REKTOR PTKIN: Harmonisasi Regulasi dan Masa Pengabdian Profesor

REKONSTRUKSI KEADILAN BATAS USIA CALON REKTOR PTKIN: Harmonisasi Regulasi dan Masa Pengabdian Profesor

REKONSTRUKSI KEADILAN BATAS USIA CALON REKTOR PTKIN: Harmonisasi Regulasi dan Masa Pengabdian Profesor

Mukaddimah

UIN Siber Cirebon — Pengaturan batas usia maksimal 60 tahun bagi bakal calon rektor perguruan tinggi keagamaan negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (3) Peraturan Menteri Agama Nomor 68 Tahun 2015 menghadirkan persoalan mendasar dalam perspektif keadilan regulasi, kepastian hukum, dan tata kelola sumber daya manusia akademik. Persoalan tersebut menjadi semakin relevan ketika ketentuan batas usia pencalonan rektor dihadapkan pada karakteristik jabatan akademik profesor yang memiliki masa pengabdian lebih panjang dibandingkan dosen pada umumnya. Pasal 67 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen mengatur batas usia pensiun dosen 65 tahun, dengan kemungkinan perpanjangan bagi profesor berprestasi sampai usia 70 tahun. Dengan demikian, pembatasan pencalonan rektor pada usia 60 tahun menimbulkan pertanyaan mengenai rasionalitas, proporsionalitas, dan konsistensi kebijakan. Artikel ini mengargumentasikan perlunya rekonstruksi fundamental terhadap ketentuan batas usia tersebut melalui pendekatan harmonisasi peraturan perundang-undangan, keadilan substantif, prinsip non-diskriminasi, dan meritokrasi akademik. Artikel ini mengusulkan diferensiasi persyaratan usia antara calon yang telah memiliki jabatan akademik profesor dan calon yang belum profesor, disertai mekanisme seleksi berbasis kompetensi, integritas, rekam jejak kepemimpinan, serta produktivitas akademik. Dengan demikian, usia tidak menjadi instrumen pembatasan yang bersifat mekanis, melainkan ditempatkan secara proporsional dalam kerangka keberlanjutan kepemimpinan dan pengembangan perguruan tinggi.

Ketika Regulasi Membatasi Kesempatan Pengabdian Akademik

Perguruan tinggi merupakan institusi strategis dalam pembangunan peradaban, pengembangan ilmu pengetahuan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Karena itu, kepemimpinan perguruan tinggi tidak semestinya hanya dipahami sebagai jabatan administratif, melainkan sebagai amanah akademik yang membutuhkan kapasitas intelektual, integritas moral, pengalaman kelembagaan, dan kemampuan manajerial yang teruji.

Dalam konteks tersebut, mekanisme pengangkatan rektor harus dibangun berdasarkan prinsip meritokrasi, keterbukaan, objektivitas, keadilan, dan kepastian hukum. Setiap regulasi yang mengatur persyaratan calon pemimpin perguruan tinggi seharusnya diarahkan untuk mendapatkan figur terbaik, bukan justru membatasi kesempatan seseorang semata-mata berdasarkan ukuran administratif yang belum tentu mencerminkan kompetensi dan kapasitas kepemimpinannya.

Salah satu persoalan yang patut mendapatkan perhatian serius adalah ketentuan batas usia maksimal 60 tahun bagi bakal calon rektor sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 ayat (3) PMA Nomor 68 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor dan Ketua pada Perguruan Tinggi Keagamaan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa bakal calon rektor harus berusia paling tinggi 60 tahun pada saat berakhirnya masa jabatan rektor atau ketua yang sedang menjabat.

Persoalannya bukan semata-mata apakah pembatasan usia diperlukan dalam proses seleksi kepemimpinan. Pembatasan usia dapat saja memiliki alasan administratif, terutama berkaitan dengan efektivitas masa kepemimpinan, kesinambungan organisasi, dan perencanaan regenerasi. Namun, persoalan menjadi lebih kompleks ketika ketentuan tersebut diberlakukan secara seragam terhadap seluruh calon, tanpa mempertimbangkan perbedaan jenjang jabatan akademik, khususnya antara dosen yang telah mencapai jabatan profesor dan dosen yang belum mencapai jabatan tersebut.

Imam Syaukani Tegaskan Aturan Usia Bakal Calon Rektor: Batas 60 Tahun Dihitung Saat Masa Jabatan Rektor Definitif Berakhir

Di sinilah muncul pertanyaan mendasar: apakah adil apabila seorang profesor yang masih memiliki kesempatan pengabdian akademik hingga usia 70 tahun justru kehilangan kesempatan mencalonkan diri sebagai rektor ketika memasuki usia 60 tahun?

Pertanyaan ini penting karena profesor bukan sekadar gelar akademik, melainkan jabatan akademik tertinggi yang diperoleh melalui proses panjang, persyaratan kompetensi, produktivitas keilmuan, pengabdian, dan pengakuan akademik. Seseorang yang telah mencapai jabatan profesor pada umumnya memiliki pengalaman panjang dalam pendidikan, penelitian, publikasi ilmiah, pengabdian kepada masyarakat, serta pengembangan kelembagaan.

Oleh karena itu, menyamakan seluruh kategori calon dalam satu batas usia yang kaku berpotensi mengabaikan karakteristik dan masa pengabdian akademik yang berbeda. Regulasi seharusnya mampu membedakan perlakuan berdasarkan karakteristik objektif yang relevan, bukan sekadar menyamaratakan semua subjek hukum.

Persoalan ini menjadi semakin aktual dalam proses penjaringan calon Rektor UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon (UIN SSC) tahun 2026. Dinamika penentuan akhir masa jabatan transisi rektor sebelumnya menghadirkan persoalan mengenai titik penghitungan usia yang dapat berimplikasi langsung terhadap terpenuhi atau tidaknya persyaratan calon.

Dengan demikian, persoalan batas usia bukan lagi sekadar persoalan administratif, tetapi telah menyentuh substansi keadilan dalam tata kelola perguruan tinggi.

Keterbukaan Informasi Publik sebagai Fondasi Kepercayaan dan Transformasi Kampus Digital

Ketidaksinkronan Regulasi, Ketidakadilan Batas Usia, dan Krisis Kepastian Hukum: Menggugat Pembatasan Usia 60 Tahun bagi Profesor dalam Pencalonan Rektor PTKIN

Salah satu persoalan mendasar dalam pengaturan pengangkatan rektor Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) adalah ketidakseimbangan antara batas usia pencalonan pimpinan perguruan tinggi dan masa pengabdian akademik seorang profesor. Persoalan ini perlu dikaji secara kritis dengan mempertemukan ketentuan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 68 Tahun 2015 dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Pasal 67 ayat (4) UU Nomor 14 Tahun 2005 menetapkan batas usia pensiun dosen pada usia 65 tahun, sedangkan ayat (5) memberikan kemungkinan perpanjangan masa pensiun profesor berprestasi sampai usia 70 tahun. Norma tersebut memperlihatkan bahwa negara mengakui adanya karakteristik khusus profesor sebagai pemangku jabatan akademik tertinggi yang kontribusi keilmuannya tidak semata-mata ditentukan oleh usia kronologis, tetapi juga oleh prestasi, produktivitas, dan keberlanjutan pengabdian akademiknya.

Di sisi lain, Pasal 3 huruf a angka 3 PMA Nomor 68 Tahun 2015 menetapkan batas usia paling tinggi 60 tahun bagi calon rektor pada saat berakhirnya masa jabatan rektor yang sedang menjabat. Secara yuridis, kedua ketentuan tersebut memang mengatur objek yang berbeda: undang-undang mengatur batas usia pengabdian dosen, sedangkan PMA mengatur persyaratan administratif pencalonan rektor. Oleh karena itu, tidak serta-merta dapat disimpulkan bahwa keduanya bertentangan secara hierarkis. Namun, perbedaan objek pengaturan tersebut tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan persoalan harmonisasi dan rasionalitas kebijakan. Justru di sinilah muncul persoalan filosofis dan yuridis yang mendasar: bagaimana mungkin negara memberikan ruang pengabdian akademik kepada profesor hingga usia 70 tahun, tetapi pada saat yang sama menutup kesempatan bagi profesor yang telah berusia 60 tahun untuk mengikuti kontestasi kepemimpinan perguruan tinggi?

Pembatasan tersebut memunculkan paradoks regulasi. Seorang profesor masih dapat menjalankan fungsi pendidikan, penelitian, publikasi ilmiah, pembimbingan akademik, dan pengabdian kepada masyarakat, tetapi kehilangan kesempatan untuk mengabdikan kapasitas intelektual dan pengalaman kelembagaannya dalam kepemimpinan perguruan tinggi hanya karena batas usia administratif. Padahal, jabatan rektor bukan jabatan yang semata-mata menuntut regenerasi berdasarkan usia, melainkan jabatan strategis yang memerlukan kematangan intelektual, integritas, pengalaman organisasi, kemampuan manajerial, jejaring akademik, dan visi kelembagaan. Tidak terdapat alasan yang cukup untuk mengasumsikan bahwa seseorang secara otomatis kehilangan kapasitas kepemimpinannya ketika memasuki usia 60 tahun. Usia kronologis tidak selalu berbanding lurus dengan penurunan produktivitas, kompetensi, maupun kemampuan mengambil keputusan.

Pesan Moral Pembatasan Usia

Persoalan menjadi lebih serius ketika ketentuan batas usia tersebut diberlakukan secara seragam terhadap profesor dan dosen yang belum mencapai jabatan profesor. Dalam konteks pencalonan rektor universitas, jabatan profesor merupakan persyaratan akademik yang menunjukkan pencapaian jenjang tertinggi dalam karier dosen. Pencapaian tersebut membutuhkan proses panjang, rekam jejak akademik, produktivitas penelitian, publikasi ilmiah, pengabdian, serta pengakuan terhadap kepakaran seseorang. Akan tetapi, seluruh proses panjang tersebut seolah-olah kehilangan relevansi ketika calon memasuki persyaratan usia. Regulasi hanya menggunakan satu ukuran administratif tanpa memberikan pertimbangan yang memadai terhadap perbedaan karakteristik masa pengabdian dan jenjang jabatan akademik.

Memaknai Hari Pahlawan 2026: Melangkah Bersama, Mengabdi untuk Masa Depan Bangsa

Keadaan ini perlu diuji melalui prinsip keadilan substantif. Keadilan tidak selalu identik dengan perlakuan yang sama terhadap semua orang, melainkan menuntut perlakuan proporsional berdasarkan karakteristik objektif yang relevan. Dalam konteks ini, profesor dan dosen yang belum profesor memiliki posisi akademik dan karakteristik pengabdian yang berbeda. Oleh sebab itu, penerapan batas usia yang sama tanpa mempertimbangkan perbedaan tersebut layak dipertanyakan dari perspektif rasionalitas dan proporsionalitas regulasi. Diferensiasi persyaratan usia bukan dimaksudkan untuk memberikan keistimewaan kepada profesor, apalagi menganggap profesor secara otomatis lebih layak menjadi rektor, tetapi untuk memastikan bahwa regulasi tidak mengabaikan karakteristik jabatan akademik yang telah diakui oleh undang-undang.

Atas dasar itu, revisi fundamental PMA Nomor 68 Tahun 2015 perlu diarahkan pada diferensiasi batas usia pencalonan rektor. Bagi calon yang belum memiliki jabatan akademik profesor, batas usia 60 tahun dapat dipertahankan sebagai instrumen regenerasi dan perencanaan kepemimpinan, sepanjang penerapannya didasarkan pada ukuran waktu yang jelas. Sementara itu, bagi calon yang telah memiliki jabatan akademik profesor, perlu dipertimbangkan batas usia yang lebih proporsional, misalnya sampai usia 65 tahun pada saat berakhirnya masa jabatan rektor yang sedang menjabat. Penetapan batas tersebut tetap harus memperhatikan persyaratan kompetensi, kesehatan, integritas, rekam jejak kepemimpinan, serta harmonisasi dengan ketentuan kepegawaian dan masa pengabdian profesor. Perlu ditegaskan bahwa kemungkinan perpanjangan masa pensiun profesor sampai usia 70 tahun bukanlah hak otomatis bagi setiap profesor. Namun, norma tersebut merupakan dasar kebijakan yang relevan untuk mempertimbangkan perlakuan regulatif yang lebih proporsional terhadap profesor yang masih produktif dan memenuhi persyaratan.

Persoalan ketidakadilan regulasi tersebut semakin konkret ketika dikaitkan dengan proses penjaringan calon Rektor UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon tahun 2026. Berdasarkan kronologi yang disampaikan, proses penjaringan dimulai pada 5 November 2026, sementara masa jabatan transisi rektor sebelumnya diperkirakan berakhir pada Januari atau Februari 2027. Masa transisi tersebut disebut berlangsung sekitar dua tahun tujuh bulan sejak 16 Juli 2024. Kondisi ini menimbulkan persoalan serius mengenai kepastian titik waktu yang digunakan untuk menghitung batas usia calon rektor. Apakah yang menjadi dasar adalah akhir Januari 2027, Februari 2027, tanggal pelantikan pejabat pada 24 Februari 2025, atau tanggal lain berdasarkan keputusan administratif yang secara hukum menetapkan masa jabatan tersebut?

Sebagai ilustrasi, bakal calon yang lahir pada 8 Februari 1967 akan genap berusia 60 tahun pada 8 Februari 2027. Apabila masa jabatan rektor yang sedang menjabat secara hukum berakhir pada Januari 2027, calon tersebut masih berusia 59 tahun dan memenuhi batas usia yang ditentukan. Namun, apabila akhir masa jabatan ditetapkan pada 24 Februari 2027, calon tersebut telah berusia lebih dari 60 tahun. Dengan demikian, perbedaan penetapan tanggal dapat berimplikasi langsung terhadap hak seseorang untuk mengikuti proses pencalonan. Ini bukan sekadar persoalan teknis administrasi, melainkan persoalan serius yang menyangkut perlakuan setara, kepastian hukum, dan objektivitas penyelenggaraan seleksi.

Dalam perspektif hukum administrasi negara, rumusan mengenai batas usia yang dikaitkan dengan berakhirnya masa jabatan rektor harus diterapkan berdasarkan dokumen hukum yang pasti, bukan berdasarkan perkiraan, penafsiran subjektif, atau pertimbangan yang berubah-ubah. Harus dibedakan secara tegas antara tanggal berakhirnya masa jabatan berdasarkan keputusan pengangkatan atau perpanjangan yang sah, tanggal pelantikan, dan tanggal mulai pelaksanaan tugas. Ketiganya tidak selalu identik dan tidak dapat saling menggantikan tanpa dasar hukum. Karena itu, tanggal pelantikan 24 Februari 2025, misalnya, tidak dengan sendirinya dapat digunakan sebagai dasar untuk menentukan akhir masa jabatan apabila tidak terdapat keputusan yang secara hukum menghubungkan kedua tanggal tersebut.

Persoalan yang harus diantisipasi adalah kemungkinan terjadinya ketidakpastian administratif akibat tidak adanya penetapan titik acuan penghitungan usia yang diumumkan secara transparan sejak awal penjaringan. Dalam situasi seperti ini, panitia seleksi wajib menetapkan secara tertulis dasar hukum, dokumen masa jabatan, dan tanggal penghitungan usia yang berlaku bagi seluruh bakal calon. Penetapan tersebut harus konsisten, objektif, dan tidak berubah setelah proses seleksi berjalan, kecuali terdapat perubahan keputusan hukum yang sah. Penggunaan tafsir yang berubah setelah identitas atau tanggal kelahiran calon diketahui berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, keberatan administratif, dan sengketa hukum. Karena itu, asas kepastian hukum, kecermatan, keterbukaan, ketidakberpihakan, serta larangan penyalahgunaan wewenang sebagaimana tercermin dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan harus menjadi pedoman utama.

Pada akhirnya, persoalan ini memperlihatkan bahwa regulasi pengangkatan rektor tidak cukup hanya memenuhi kepastian formal, tetapi juga harus memenuhi tuntutan keadilan substantif. Kebijakan regenerasi kepemimpinan perguruan tinggi memang penting, tetapi regenerasi tidak boleh diterjemahkan menjadi pembatasan kesempatan pengabdian akademik secara mekanis. Perguruan tinggi membutuhkan generasi pemimpin baru, tetapi juga tidak seharusnya menutup ruang kontribusi profesor yang masih produktif, berintegritas, dan memiliki kapasitas kepemimpinan yang teruji. Meritokrasi akademik semestinya memberikan ruang bagi kompetisi berdasarkan kualitas, bukan menjadikan usia sebagai satu-satunya penyaring yang mengesampingkan pengalaman dan prestasi.

Dengan demikian, revisi PMA Nomor 68 Tahun 2015 merupakan kebutuhan kebijakan yang patut dipertimbangkan secara fundamental, khususnya dalam mengatur diferensiasi batas usia antara calon rektor profesor dan nonprofesor, memperjelas titik acuan penghitungan usia, serta menyediakan mekanisme keberatan administratif yang transparan. Kasus penjaringan Rektor UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon harus menjadi momentum evaluasi agar ketentuan administratif tidak membuka ruang penafsiran yang merugikan hak calon secara tidak proporsional. Negara tidak seharusnya memberikan pengakuan terhadap masa pengabdian profesor hingga usia 70 tahun, tetapi sekaligus menutup kesempatan pengabdian kepemimpinannya pada usia 60 tahun tanpa justifikasi kebijakan yang terukur dan proporsional. Sebab, keadilan regulasi bukanlah sekadar keseragaman batas usia, melainkan keselarasan antara tujuan regenerasi, penghargaan terhadap prestasi akademik, kepastian hukum, dan kesempatan yang setara untuk mengabdi kepada institusi pendidikan tinggi.

Batas Usia dan Prinsip Keadilan Substantif

Dalam perspektif teori hukum, keadilan regulasi tidak hanya diukur dari keseragaman penerapan norma, tetapi juga dari rasionalitas tujuan dan dampak penerapannya.

Prinsip keadilan substantif menuntut agar suatu kebijakan mempertimbangkan keadaan objektif subjek yang diatur. Dalam konteks pengangkatan rektor, usia memang dapat menjadi salah satu instrumen pengelolaan sumber daya manusia. Namun, usia tidak seharusnya menggantikan penilaian terhadap kompetensi, integritas, dan kapasitas kepemimpinan.

Terdapat sekurang-kurangnya empat argumentasi mengapa batas usia 60 tahun bagi profesor perlu dievaluasi.

Pertama, pengalaman akademik merupakan modal kelembagaan.

Profesor yang telah lama mengabdi memiliki pengalaman dalam pengembangan keilmuan, pembimbingan doktor, pengelolaan program akademik, penelitian, publikasi, serta kerja sama kelembagaan. Pengalaman tersebut dapat menjadi modal penting bagi kepemimpinan perguruan tinggi.Kedua, usia biologis tidak identik dengan kapasitas profesional.

Tidak terdapat dasar untuk menganggap seluruh akademisi yang memasuki usia 60 tahun mengalami penurunan kemampuan secara seragam. Evaluasi kelayakan seharusnya didasarkan pada indikator kesehatan dan kapasitas aktual, bukan asumsi yang semata-mata bertumpu pada usia.

Ketiga, pembatasan usia berpotensi menghilangkan kesempatan pengabdian.

Profesor yang masih produktif dan memiliki rekam jejak kepemimpinan dapat kehilangan kesempatan berkontribusi dalam pengembangan institusi hanya karena melewati batas usia administratif. Hal ini patut dipertimbangkan dalam perumusan kebijakan yang berorientasi pada optimalisasi sumber daya akademik.

Keempat, regenerasi tidak harus dibangun melalui pembatasan usia yang kaku.

Regenerasi kepemimpinan merupakan kebutuhan penting perguruan tinggi. Akan tetapi, regenerasi yang sehat seharusnya berjalan beriringan dengan penghargaan terhadap pengalaman dan prestasi akademik. Regenerasi tidak harus berarti menutup kesempatan bagi akademisi senior yang masih memiliki kapasitas dan komitmen pengabdian.

Dengan demikian, kebijakan yang adil bukanlah kebijakan yang mengutamakan generasi tertentu, melainkan kebijakan yang menyediakan kesempatan secara proporsional berdasarkan kompetensi dan persyaratan yang objektif.

Revisi Fundamental PMA Nomor 68 Tahun 2015: Dari Batas Usia Menuju Meritokrasi Akademik

PMA Nomor 68 Tahun 2015 telah mengalami perubahan melalui PMA Nomor 17 Tahun 2021 dan PMA Nomor 4 Tahun 2024. Namun, berdasarkan substansi perubahan yang tercantum dalam regulasi tersebut, ketentuan batas usia pada Pasal 3 ayat (3) belum termasuk ketentuan yang diubah.

Oleh sebab itu, evaluasi terhadap batas usia perlu ditempatkan dalam agenda perubahan regulasi secara lebih menyeluruh.

Revisi tidak cukup dilakukan melalui penjelasan teknis atau surat edaran administratif. Diperlukan perubahan norma yang secara eksplisit memberikan kepastian mengenai batas usia, kategori jabatan akademik, dan titik penghitungan usia.

Beberapa gagasan perubahan yang dapat dipertimbangkan adalah sebagai berikut.

A. Diferensiasi batas usia calon rektor

Dalam rangka mewujudkan keadilan regulasi dan proporsionalitas persyaratan pencalonan rektor, perlu dirumuskan diferensiasi batas usia berdasarkan jenjang jabatan akademik. Bagi calon rektor yang belum memiliki jabatan akademik profesor, batas usia maksimal 60 tahun dapat tetap dipertahankan sebagai bagian dari kebijakan regenerasi kepemimpinan perguruan tinggi. Sementara itu, bagi calon rektor yang telah memiliki jabatan akademik profesor, perlu diberikan batas usia maksimal 65 tahun. Pembedaan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa profesor memiliki karakteristik pengabdian akademik khusus, rekam jejak keilmuan, pengalaman kelembagaan, serta masa pengabdian yang secara normatif dapat diperpanjang hingga usia 70 tahun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Meskipun demikian, diferensiasi batas usia tersebut tidak dimaksudkan sebagai pemberian keistimewaan atau jaminan otomatis untuk menduduki jabatan rektor, melainkan sebagai bentuk pengakuan terhadap keadilan kesempatan dan penghargaan atas kapasitas akademik. Seluruh calon tetap wajib memenuhi persyaratan kompetensi, integritas, kesehatan, rekam jejak kepemimpinan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, sistem seleksi rektor dapat mengakomodasi regenerasi sekaligus memberikan ruang pengabdian yang proporsional bagi profesor yang masih produktif dan memiliki kapasitas kepemimpinan.

B. Penegasan titik penghitungan usia

Penghitungan batas usia calon rektor harus didasarkan pada satu titik waktu yang jelas, definitif, dan memiliki legitimasi hukum, bukan pada penafsiran administratif yang bersifat fleksibel atau berubah-ubah. Oleh karena itu, regulasi perlu menetapkan secara eksplisit bahwa tanggal acuan penghitungan usia adalah tanggal berakhirnya masa jabatan rektor yang sedang menjabat sebagaimana tercantum dalam keputusan pengangkatan atau keputusan perpanjangan masa jabatan yang sah. Ketentuan ini harus dirumuskan secara tegas untuk menghindari ambiguitas antara tanggal pengangkatan, pelantikan, mulai pelaksanaan tugas, dan berakhirnya masa jabatan. Kepastian mengenai titik acuan tersebut merupakan konsekuensi dari asas kepastian hukum, kecermatan, keterbukaan, dan objektivitas dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan.

Lebih jauh, tanggal acuan penghitungan usia wajib ditetapkan dan diumumkan secara resmi sebelum proses penjaringan calon rektor dimulai serta diberlakukan secara konsisten terhadap seluruh bakal calon tanpa pengecualian. Perubahan terhadap tanggal tersebut tidak boleh dilakukan secara sepihak di tengah berlangsungnya proses seleksi, kecuali terdapat perubahan keputusan hukum yang sah, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Setiap perubahan harus disertai penjelasan tertulis serta mekanisme perlindungan terhadap hak administratif calon yang terdampak. Hal ini penting untuk mencegah munculnya ruang diskresi yang berlebihan, perbedaan perlakuan, maupun potensi penyalahgunaan kewenangan dalam proses seleksi. Regulasi tidak boleh membiarkan nasib administratif seorang calon rektor ditentukan oleh pergeseran tafsir tanggal yang tidak pasti. Sebab, kepastian hukum bukan hanya terletak pada kejelasan norma, melainkan juga pada konsistensi, transparansi, dan kesetaraan dalam penerapannya.

C. Penguatan sistem seleksi berbasis meritokrasi

Persyaratan usia tidak boleh menjadi satu-satunya indikator kelayakan. Seleksi harus memperhatikan:

  1. Integritas dan rekam jejak moral.
  2. Kompetensi kepemimpinan dan manajerial.
  3. Produktivitas akademik dan penelitian.
  4. Pengalaman membangun jejaring nasional dan internasional.
  5. Kemampuan mengembangkan tata kelola perguruan tinggi.
  6. Kesehatan jasmani dan rohani sesuai persyaratan.
  7. Visi, misi, dan program pengembangan institusi.

D. Mekanisme keberatan administratif

Revisi regulasi mengenai batas usia calon rektor tidak akan memberikan jaminan keadilan apabila tidak disertai mekanisme perlindungan hak administratif bagi setiap bakal calon. Oleh karena itu, perlu dibentuk mekanisme keberatan administratif yang transparan, objektif, dan memiliki batas waktu penyelesaian yang jelas terhadap keputusan verifikasi persyaratan usia. Setiap bakal calon yang merasa dirugikan akibat perbedaan penafsiran norma, ketidakjelasan tanggal acuan, atau kesalahan penghitungan usia harus diberikan hak untuk mengajukan keberatan dan memperoleh pemeriksaan ulang oleh tim atau pejabat yang berwenang. Keputusan atas keberatan tersebut wajib disertai alasan hukum tertulis, didasarkan pada dokumen resmi, dan disampaikan sebelum tahapan seleksi berikutnya dilaksanakan. Mekanisme ini bukan sekadar prosedur administratif tambahan, melainkan instrumen perlindungan hukum untuk mencegah kesewenang-wenangan, mengendalikan diskresi, serta menjamin bahwa proses penjaringan rektor berlangsung berdasarkan prinsip kepastian hukum, kecermatan, keterbukaan, ketidakberpihakan, dan akuntabilitas.

Lebih jauh, perlu ditegaskan bahwa keputusan administratif mengenai pemenuhan persyaratan usia tidak boleh menjadi keputusan yang bersifat final tanpa ruang koreksi dan pengujian. Apabila terdapat perbedaan penafsiran terhadap masa jabatan rektor yang menjadi dasar penghitungan usia, panitia wajib menggunakan dokumen hukum yang sah dan memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh calon untuk mengklarifikasi status administratifnya. Bahkan, apabila keberatan terbukti beralasan, harus tersedia mekanisme pemulihan hak calon, termasuk koreksi hasil verifikasi dan peninjauan kembali keputusan yang telah diterbitkan sesuai kewenangan dan prosedur hukum. Dengan demikian, mekanisme keberatan berfungsi sebagai administrative safeguard untuk memastikan bahwa persyaratan usia tidak berubah menjadi instrumen eksklusi yang menghilangkan kesempatan seseorang mengikuti kompetisi kepemimpinan perguruan tinggi secara tidak proporsional.

Usulan Rekonstruksi Norma Pasal 3 Ayat (3)

Sebagai langkah konkret reformasi regulasi, substansi Pasal 3 ayat (3) PMA Nomor 68 Tahun 2015 perlu direkonstruksi dengan mengakomodasi prinsip diferensiasi batas usia berdasarkan jenjang jabatan akademik. Rumusan norma yang dapat diusulkan adalah sebagai berikut:

“Calon Rektor/Ketua berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada tanggal berakhirnya masa jabatan Rektor/Ketua yang sedang menjabat. Khusus bagi calon Rektor Universitas yang telah memiliki jabatan akademik Profesor, batas usia paling tinggi adalah 65 (enam puluh lima) tahun pada tanggal yang sama, dengan tetap memenuhi persyaratan kompetensi, integritas, kesehatan jasmani dan rohani, rekam jejak kepemimpinan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Rumusan tersebut merupakan usulan akademik untuk perubahan regulasi, bukan norma hukum yang saat ini telah berlaku. Secara substantif, rekonstruksi ini dimaksudkan untuk mengakhiri pendekatan pengaturan yang menyamaratakan seluruh calon dalam satu batas usia tanpa mempertimbangkan karakteristik jabatan akademik profesor. Batas usia 60 tahun bagi calon yang belum profesor tetap dapat dipertahankan sebagai bagian dari kebijakan regenerasi kepemimpinan, sedangkan batas usia 65 tahun bagi profesor merupakan bentuk diferensiasi yang didasarkan pada pertimbangan masa pengabdian, pengalaman akademik, dan kontribusi keilmuan. Dengan demikian, kebijakan regenerasi tidak harus ditempuh melalui pembatasan yang kaku, tetapi dapat dikembangkan melalui sistem seleksi yang lebih rasional, proporsional, dan berbasis meritokrasi.

Selain melalui perubahan norma secara langsung, perlu dipertimbangkan mekanisme evaluasi khusus bagi calon profesor yang telah melampaui usia 60 tahun. Evaluasi tersebut harus menggunakan indikator yang terukur, meliputi kondisi kesehatan, produktivitas akademik, rekam jejak kepemimpinan, integritas, kemampuan manajerial, jejaring nasional dan internasional, serta kelayakan menyelesaikan masa jabatan rektor. Mekanisme ini dapat menjadi alternatif apabila pembentuk regulasi belum dapat menetapkan diferensiasi batas usia secara permanen. Namun, evaluasi khusus tersebut tidak boleh diserahkan kepada diskresi bebas panitia seleksi, melainkan harus memiliki standar, prosedur, dan indikator penilaian yang ditetapkan terlebih dahulu dalam peraturan. Hal ini penting agar fleksibilitas kebijakan tidak justru melahirkan ketidakpastian hukum baru.

Pada akhirnya, rekonstruksi norma tersebut harus dilakukan melalui kajian harmonisasi dengan UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, peraturan kepegawaian, ketentuan jabatan akademik profesor, serta regulasi mengenai pengangkatan dan masa jabatan rektor. Pemerintah, khususnya Kementerian Agama, perlu menempatkan perubahan ini sebagai agenda reformasi tata kelola PTKIN, bukan sekadar penyelesaian persoalan administratif dalam satu periode penjaringan rektor. Evaluasi juga perlu melibatkan perguruan tinggi, organisasi profesi dosen, akademisi hukum administrasi negara, dan pemangku kepentingan pendidikan tinggi agar norma yang dihasilkan memiliki legitimasi akademik dan administratif.

Dengan demikian, terdapat tiga agenda reformasi yang tidak dapat dipisahkan: diferensiasi batas usia berdasarkan jabatan akademik, kepastian hukum dalam penghitungan usia, dan perlindungan hak calon melalui mekanisme keberatan administratif. Ketiganya harus menjadi satu kesatuan desain regulasi. Sebab, tujuan regulasi pengangkatan rektor bukanlah sekadar menyaring calon berdasarkan persyaratan administratif, melainkan memastikan perguruan tinggi memperoleh pemimpin terbaik melalui proses yang adil, transparan, objektif, dan bebas dari penafsiran yang merugikan hak seseorang.

Penutup: Jangan Sampai Regulasi Mengalahkan Keadilan

Persoalan batas usia 60 tahun bagi calon rektor bukan semata-mata persoalan kepentingan individu atau kelompok akademisi tertentu. Ini merupakan persoalan yang lebih luas mengenai bagaimana negara membangun sistem kepemimpinan perguruan tinggi yang adil, terbuka, profesional, dan berorientasi pada kemajuan ilmu pengetahuan.

Pendidikan tinggi membutuhkan regenerasi, tetapi regenerasi tidak boleh dibangun dengan mengabaikan pengalaman. Perguruan tinggi membutuhkan pemimpin muda yang inovatif, tetapi juga membutuhkan akademisi senior yang memiliki kematangan intelektual, pengalaman kelembagaan, dan rekam jejak pengabdian yang panjang.

Dalam konteks tersebut, profesor yang masih memiliki kesempatan pengabdian akademik hingga usia 70 tahun patut memperoleh pertimbangan regulatif yang berbeda dalam persyaratan pencalonan rektor. Hal ini bukan tuntutan untuk memberikan keistimewaan kepada profesor, melainkan upaya membangun proporsionalitas antara persyaratan jabatan pimpinan dan masa pengabdian akademik.

Kasus penjaringan Rektor UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon harus menjadi momentum untuk mengevaluasi bagaimana suatu regulasi diterapkan. Perbedaan penafsiran mengenai tanggal berakhirnya masa jabatan tidak boleh menjadi faktor yang menentukan nasib administratif seorang calon tanpa dasar hukum yang jelas.

Lebih jauh, pemerintah melalui Kementerian Agama perlu mempertimbangkan revisi fundamental PMA Nomor 68 Tahun 2015, khususnya mengenai batas usia calon rektor, agar lebih sinkron dengan sistem jabatan akademik dan prinsip keadilan substantif.

Pada akhirnya, ukuran kualitas kepemimpinan perguruan tinggi tidak seharusnya ditentukan oleh usia semata, tetapi oleh integritas, kapasitas intelektual, pengalaman, produktivitas, visi, dan kemampuan membawa institusi menuju kemajuan.

Jangan sampai perguruan tinggi kehilangan kesempatan memperoleh pemimpin terbaik hanya karena regulasi belum mampu membedakan antara batas usia administratif dan kapasitas pengabdian akademik. Sebab, keadilan dalam regulasi bukan sekadar menyamakan semua orang, melainkan memberikan kesempatan yang proporsional berdasarkan karakteristik, kompetensi, dan kontribusi masing-masing.

Oleh: Achmad Kholiq, Guru Besar Hukum Islam UIN SSC

Berita Populer

01

Pengumuman Pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) Calon Mahasiswa Baru Jalur SPAN-PTKIN Tahun 2026

02

UIN Siber Cirebon Jadi Tuan Rumah CBT Beasiswa S1 Kerajaan Maroko 2026, Perkuat Jejaring Internasional Pendidikan Islam

03

Pengumuman Pengajuan Usulan Keringanan Uang Kuliah Tunggal (UKT) Tahun Akademik 2025/2026

04

Pendaftaran Beasiswa BI 2026 UIN Siber Cirebon Semester I

05

Pengumuman Perpanjangan Pelaksanaan Herregistrasi Semester Genap Tahun Akademik 2025/2026

Download PPID UINSSC Mobile App

Kalender

November 2026
M T W T F S S
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  

Archives

Pos Terbaru