UIN Siber Cirebon Ikut Bimtek Nasional, Perkuat Kompetensi Pranata Humas Membangun Komunikasi Pemerintah yang Efektif, Sederhana, dan Berdampak
UIN Siber Cirebon (Komdigi, Yogyakarta) – Memasuki sesi inti Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyusunan Strategi Komunikasi Publik yang diselenggarakan oleh Direktorat Komunikasi Publik, Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) RI, peserta mendapatkan pembekalan langsung dari para pakar komunikasi pemerintah dan praktisi public relations nasional.
Kegiatan yang berlangsung secara hybrid dari Balai Latihan Pendidikan Teknik (BLPT), Jalan Kyai Mojo No. 70, Daerah Istimewa Yogyakarta, pada Selasa (7/7/2026) menghadirkan dua narasumber utama, yakni Chacha Anissa, Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV Bidang Pembinaan Komunikasi Pemerintah, serta Fardila Astari, Pakar Komunikasi Strategis, Peneliti, dan Praktisi Public Relations. Diskusi dipandu secara interaktif oleh Pranata Humas Ahli Muda Nugroho Jannin Warenpan.
Bimtek ini menjadi forum strategis untuk memperkuat kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam menyusun strategi komunikasi publik yang adaptif, berbasis data, serta mampu menjawab tantangan komunikasi pemerintahan di era digital.
Satu Narasi, Satu Frekuensi Komunikasi Pemerintah
Dalam paparannya, Chacha Anissa menekankan pentingnya membangun Satu Narasi Nasional dan Satu Frekuensi Komunikasi sebagai fondasi komunikasi pemerintah yang efektif.
Ia memperkenalkan keberadaan BAKOM RI sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2025, yang memiliki empat fungsi utama, yaitu:
- Analisis dan Strategi Komunikasi.
- Pengelolaan Materi dan Diseminasi.
- Kemitraan dan Hubungan Media.
- Pembinaan Komunikasi Pemerintah.
Menurutnya, komunikasi pemerintah harus bergerak dalam satu orkestrasi sehingga seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah menyampaikan pesan yang selaras kepada masyarakat.
“Strategi komunikasi harus dibangun bersama leading sector, kemudian diorkestrasi kepada seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah melalui narasi utama, pesan kunci, serta data pendukung yang sama,” jelas Chacha.
Ia juga menjelaskan bahwa komunikasi pemerintah menuju Indonesia Emas 2045 berpijak pada kerangka pembangunan nasional yang meliputi 8 Misi Asta Cita, 17 Program Prioritas, dan 8 Program Hasil Terbaik Cepat, yang menjadi arah pembangunan berkelanjutan Indonesia.
Tantangan Komunikasi Era Digital: Rage Bait hingga Disinformasi
Chacha mengingatkan bahwa tantangan komunikasi saat ini semakin kompleks.
Fenomena rage bait, yakni konten yang sengaja dirancang untuk memancing kemarahan agar memperoleh interaksi tinggi, menjadi salah satu tantangan terbesar dalam ekosistem media digital.
Selain itu, maraknya Disinformasi, Fitnah, dan Kebencian (DFK) juga menjadi ancaman serius karena mampu membentuk opini publik tanpa melalui proses verifikasi yang memadai.
“Di era algoritma digital, emosi sering kali lebih cepat menyebar dibandingkan fakta. Karena itu komunikasi pemerintah harus mampu menguasai narasi sekaligus menjaga kredibilitas informasi,” ujarnya.
From Issue to Impact
Dalam penyusunan strategi komunikasi, Chacha memperkenalkan konsep “From Issue to Impact”, yaitu:
- Memilih isu yang tepat.
- Menguasai narasi.
- Mengendalikan momentum.
- Mengukur dampak komunikasi.
Ia menjelaskan bahwa strategi komunikasi tidak berhenti pada penyampaian informasi, tetapi harus mampu menghasilkan perubahan persepsi, partisipasi, hingga dampak nyata di masyarakat.
Strategi tersebut diwujudkan melalui empat tahapan utama:
- Narasi, berupa pesan filosofis, pesan utama program, fakta yang kredibel, dan tagline yang mudah diingat.
- Diseminasi, melalui media massa, briefing, media sosial, podcast, dan berbagai kanal digital.
- Orkestrasi, dengan peluncuran program secara serentak dan sinkronisasi seluruh juru bicara pemerintah.
- Monitoring dan Evaluasi, melalui analisis sentimen media, evaluasi pemberitaan, serta penyempurnaan strategi komunikasi.
Sebagai contoh agenda komunikasi nasional, Chacha menampilkan kampanye Harmoni Imlek Nusantara dengan tagline “Tumbuh Bersama Menuju Masa Depan Emas Anak Indonesia” serta agenda komunikasi Ramadan, Mudik, dan Lebaran bertajuk “Mudik Nyaman Bersama” dengan tagline “Setahun Bekerja, Bergerak Berdampak.”
“Trust is The Currency”
Di akhir materinya, Chacha membagikan sejumlah strategi membangun kepercayaan publik.
Ia menegaskan bahwa kepercayaan merupakan mata uang utama dalam komunikasi pemerintah.
“Trust is The Currency.”
Menurutnya, masyarakat saat ini tidak lagi mudah percaya pada simbol kelembagaan semata.
“Publik tidak lagi percaya pada gedung atau logo, tetapi mereka percaya pada cerita manusia di balik sebuah kebijakan. Karena itu, tampilkan human interest stories yang autentik,” katanya.
Ia juga mendorong kolaborasi dengan akademisi, komunitas, serta Key Opinion Leader (KOL) agar narasi pemerintah memperoleh penguatan dari berbagai pihak.
“Micro influencer dengan pengikut yang loyal sering kali lebih efektif dibanding akun besar yang minim interaksi,” tambahnya.
Komunikasi Harus Sesederhana Mungkin
Sementara itu, Fardila Astari, Pakar Komunikasi Strategis sekaligus Praktisi Public Relations, mengangkat tema “Strategic Plan: Strategi Komunikasi sebagai Penggerak Perubahan di Sektor Publik.”
Ia mengibaratkan strategi komunikasi seperti proses diagnosis dalam dunia kesehatan.
“Komunikasi itu seperti mengobati penyakit. Kita tidak boleh langsung memberi obat sebelum mengetahui penyakitnya. Kalau batuk karena alergi tentu berbeda penanganannya dengan batuk akibat infeksi. Begitu juga komunikasi.”
Menurutnya, sebelum menentukan strategi komunikasi, organisasi harus terlebih dahulu memahami akar persoalan.
Jika masalahnya operasional, solusi bukan sekadar membuat konten media sosial. Jika masalahnya salah paham, maka diperlukan penjelasan. Apabila masalahnya adalah rendahnya kepercayaan, maka yang dibutuhkan adalah bukti nyata serta dialog dengan masyarakat.
Fardila juga mengingatkan pentingnya menerapkan prinsip Radical Simplicity.
“Jangan gunakan bahasa birokrasi yang sulit dipahami. Jika anak usia 12 tahun belum bisa memahami pesan kita, berarti komunikasi tersebut belum berhasil,” tegasnya.
Ia juga memperkenalkan konsep Micro-Niche Engagement, yakni membangun komunikasi yang lebih personal melalui komunitas kecil, forum kampus, grup diskusi, maupun media sosial komunitas sehingga pesan terasa lebih organik dan tidak terkesan sebagai komunikasi formal pemerintah.
ROSTIR, Kerangka Menyusun Strategi Komunikasi Pemerintah
Fardila menjelaskan bahwa penyusunan strategi komunikasi pemerintah dapat menggunakan kerangka ROSTIR, yaitu:
- Research, melakukan riset untuk memahami persoalan dan kebutuhan publik.
- Objectives, menetapkan tujuan komunikasi menggunakan prinsip SMARTER.
- Strategy, menentukan pendekatan komunikasi yang paling tepat.
- Tactics, menyusun aktivitas komunikasi secara detail.
- Implementation, melaksanakan seluruh program komunikasi.
- Reporting & Evaluation, mengukur hasil, dampak, sekaligus menyusun rekomendasi perbaikan.
Menurutnya, strategi komunikasi tidak boleh hanya menghasilkan banyak konten, tetapi harus mampu menghasilkan perubahan perilaku masyarakat.
Taktik Komunikasi Menggunakan Model PESO
Pada tahap taktik komunikasi, Fardila memperkenalkan model PESO, yaitu:
- Paid Media, melalui media berbayar seperti iklan digital maupun media massa.
- Earned Media, berupa publikasi yang diperoleh melalui pemberitaan media karena nilai berita yang kuat.
- Shared Media, memanfaatkan media sosial melalui interaksi dan partisipasi publik.
- Owned Media, menggunakan kanal komunikasi yang dimiliki organisasi, seperti website resmi, media sosial institusi, podcast, newsletter, hingga aplikasi layanan.
Menurutnya, kombinasi keempat kanal tersebut akan membuat pesan pemerintah lebih luas, efektif, dan berkelanjutan.
Mengukur Dampak dengan SES A-E
Fardila juga menjelaskan bahwa komunikasi publik harus dapat diukur secara objektif menggunakan pendekatan SES A-E (Social Ecological System Assessment and Evaluation).
Melalui pendekatan ini, evaluasi tidak berhenti pada jumlah konten atau tingkat eksposur media, tetapi juga melihat perubahan pada beberapa aspek penting, antara lain:
- tingkat pemahaman masyarakat terhadap kebijakan;
- perubahan sikap publik;
- perubahan perilaku masyarakat;
- efektivitas kolaborasi para pemangku kepentingan;
- serta dampak nyata komunikasi terhadap pencapaian tujuan organisasi.
Dengan demikian, komunikasi pemerintah tidak hanya dinilai dari seberapa viral sebuah pesan, tetapi juga dari manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat.
Lima Kompetensi Wajib Praktisi Humas
Dalam paparannya, Fardila menjelaskan bahwa seorang praktisi Public Relations modern harus memiliki lima kompetensi utama, yaitu:
- Planning.
- Campaign Management.
- Crisis Communications.
- Evaluation and Measurement.
- Social Capital.
Ia juga menegaskan bahwa komunikasi bukan lagi sekadar fungsi pendukung organisasi, melainkan telah menjadi strategic infrastructure yang menentukan keberhasilan kebijakan publik.
“Tujuan akhir komunikasi pemerintah bukan hanya membangun reputasi, tetapi menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan yang dijalankan,” pungkasnya.
UIN Siber Cirebon Perkuat Kompetensi Pranata Humas
Dalam kegiatan tersebut, Universitas Islam Negeri (UIN) Siber Syekh Nurjati Cirebon turut mengirimkan dua delegasi yang mengikuti Bimtek secara daring, yaitu Mohamad Arifin, Pranata Humas Ahli Muda, dan Amelia Ayu Lestari, Pranata Humas Ahli Pertama.
Keikutsertaan keduanya menjadi bagian dari komitmen UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon untuk terus meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di bidang kehumasan, sehingga mampu menghadirkan komunikasi publik yang profesional, transparan, adaptif, serta memberikan dampak positif bagi masyarakat.
Melalui pembekalan ini, diharapkan para Pranata Humas mampu menerapkan strategi komunikasi yang berbasis riset, berorientasi pada kepercayaan publik, serta mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang semakin terbuka, efektif, dan akuntabel.
